KABAR MADURA | Enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pamekasan terkena suspend lantaran dinilai belum memenuhi sejumlah ketentuan operasional. Sementara itu, sebanyak 52 dapur baru program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dalam tahap persiapan.
Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Pamekasan, Hariyanto Tri Arif Rahmansyah, mengatakan, saat ini terdapat 133 SPPG nan tercatat di Kabupaten Pamekasan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 129 SPPG telah beroperasi. Sementara empat SPPG lainnya sudah siap beraksi dan tinggal menunggu keputusan dari BGN pusat.
“Untuk nan mendaftar ada 52 dapur, tetap dalam proses persiapan,” ujarnya, Selasa (11/8/2026).
Hariyanto mengungkapkan, enam SPPG nan terkena suspend mempunyai persoalan nan beragam. Beberapa di antaranya berangkaian dengan penyajian menu nan tidak sesuai standar serta belum terpenuhinya instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Menurutnya, setiap SPPG wajib menjalankan operasional sesuai standar operasional prosedur (SOP) nan telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan secara berjenjang, mulai dari pengecekan bahan baku, proses pengolahan makanan, hingga makanan siap disajikan kepada penerima manfaat.
“Pengecekan ini banyak hal, mencakup quality control. Seperti ada rapid test, apakah itu mengandung bahan rawan alias tidak. Terus dari aroma dan rasa. Ini proses tahapan pertama,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Satgas MBG Pamekasan, H. Sukriyanto, menegaskan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan SPPG dalam menjalankan operasional sesuai kebijakan nan bertindak bakal terus diperketat.
Wakil Bupati Pamekasan itu memastikan, andaikan ditemukan dapur MBG nan tidak menjalankan operasional sesuai ketentuan, pihaknya bakal mengambil tindakan berasas patokan nan ditetapkan BGN.
“Kami bakal melakukan prosedur nan berlaku. Apa pun nan menjadi kebijakan pusat kudu ditindaklanjuti,” tegasnya. (nur/zul)

58 menit yang lalu
1








English (US) ·
Indonesian (ID) ·