Harga Garam Anjlok Rp1,2 Juta per Ton, Petani Madura Desak Pemerintah Tetapkan HPP

KABAR MADURA | Forum Petani Muda Garam Madura (FPMGM) mendesak pemerintah menetapkan nilai pokok pembelian (HPP) garam rakyat sebagai standar nilai dasar bagi pabrikan. Kebijakan itu dinilai krusial untuk melindungi petani agar tidak mengalami kerugian saat musim panen.

Tuntutan itu disampaikan FPMGM di tengah anjloknya nilai garam di tingkat petani. Saat ini, nilai garam rakyat disebut hanya berada di kisaran Rp1,2 juta per ton. Nilai tersebut dinilai belum bisa memberikan untung nan layak bagi petani garam.

Ketua FPMGM, Riyadus Sholihin, mengatakan, persoalan nilai garam tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Menurutnya, tata niaga, daya serap industri, kebijakan impor hingga pengedaran juga perlu dievaluasi lantaran turut memengaruhi nilai di tingkat petani.

“Selain penetapan HPP, kami juga mendorong pemerintah melakukan pendataan nilai garam secara transparan dan memperketat pengawasan terhadap tata niaga garam,” jelasnya saat melakukan audiensi ke DPRD Pamekasan, Selasa (11/8/2026).

Selain penetapan HPP, FPMGM juga mendorong penguatan koperasi petani garam, peningkatan kapabilitas penyimpanan penyimpanan, serta optimasi penyerapan garam rakyat melalui BUMD, koperasi maupun kerja sama langsung dengan industri.

Menurut Riyad, keberadaan penyimpanan penyimpanan menjadi salah satu kebutuhan krusial bagi petani. Dengan akomodasi tersebut, petani tidak selalu berada dalam posisi terpaksa menjual hasil panennya ketika nilai sedang rendah.

“Jika di wilayah tidak bisa mengawal ini, kami bakal berupaya ke provinsi,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan, Moh. Faridi, mengatakan, pihaknya bakal mengadvokasi tuntutan FPMGM agar dapat menghasilkan kebijakan nan berpihak kepada petani garam.

Kata Faridi, garam merupakan salah satu sektor nan cukup vital dalam mendorong perekonomian daerah. Karena itu, persoalan nilai dan tata niaga garam perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

“Jika ekonomi rakyat itu berjalan, maka kabupatennya bakal mendapatkan faedah nan besar,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (nur/zul)