1 jam yang lalu
3
KABAR MADURA | Petani tembakau di Pamekasan meminta pembelian tembakau wajib di atas biaya pokok produksi (BPP) tembakau 2026 nan telah ditetapkan Pemkab Pamekasan. Respon tersebut disampaikan Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura dan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan.
Meskipun BPP tembakau sawah pada musim panen tahun ini mencatat kenaikan sekitar 6 persen dibandingkan tahun lalu, dari nan awalnya Rp47.000 menjadi Rp52.000 per kilogram, Sekretaris P4TM, Abdul Aziz, menjelaskan bahwa nomor BPP nan ditetapkan merupakan biaya lunas alias akumulasi modal produksi nan dikeluarkan petani, bukan nilai keuntungan.
Kenaikan BPP tahun ini disebabkan oleh melonjaknya biaya bayaran hari orang kerja (HOK) serta tingginya nilai pupuk di pasaran.
“BPP itu bukan keuntungan, melainkan biaya lunas produksi petani. Oleh lantaran itu, kami dari P4TM mengharapkan para pengusaha dan pabrikan membeli tembakau di atas nomor BPP 52.000 agar petani mendapatkan untung nan adil,” ungkapnya, Jum’at (14/8/2026).
Selain persoalan BPP, P4TM juga menyoroti pentingnya izin teknis seperti pengambilan sampel tembakau dan proses penimbangan agar tidak merugikan petani.
Pihaknya terus mendorong agar peraturan bupati (perbup) Pamekasan nan mengatur tata niaga tembakau termasuk tanggungjawab mengembalikan alias memperhitungkan berat sampel ke dalam timbangan segera disahkan, termasuk pada Perda Jawa Timur Nomor 2023 dan peraturan gubernur.
“Kami mengapresiasi penetapan BPP ini, meski penghitungannya dinilai agak terlambat. Harusnya pembahasan dilakukan sejak awal musim tanam. Kami juga membujuk rekan rekan media dan seluruh asosiasi petani untuk berbareng sama mengawal penerapan patokan ini di lapangan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPC Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan, Samukrah, menekankan pentingnya pertimbangan berurutan dalam penentuan BPP dan tata kelola tembakau di Pamekasan ke depannya.
Samukrah menyampaikan bahwa seluruh komponen penghitungan BPP pada dasarnya telah disepakati bersama, namun pola perencanaannya kudu diperbaiki.
Dalam kesempatan tersebut, dia mengaku telah menyampaikan saran langsung kepada bupati Pamekasan agar proses penghitungan BPP dimulai lebih awal pada tahun tahun mendatang, misalnya sejak bulan Februari alias Maret.
“Saran kami agar persiapan penghitungan BPP ini sudah dimulai sejak awal tahun. Dari hasil kalkulasi tersebut, pemerintah wilayah bisa langsung berkomunikasi dengan para pengusaha dan pabrikan rokok mengenai proyeksi kuota kebutuhan pembelian mereka,” ujarnya.
Menurutnya, info mengenai kuota dan rencana penyerapan pabrikan sangat krusial untuk disosialisasikan kepada petani sebelum masa tanam dimulai, nan mana perihal tersebut bermaksud agar para petani dapat menyesuaikan luas areal tanam dengan proyeksi kebutuhan industri, sehingga tidak terjadi over supply alias penurunan nilai saat musim panen. (fit/waw)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·