Truk Pengangkut Tambang Ilegal Ikut Antre Solar Subsidi di SPBU Pamekasan

KABAR MADURA | Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Pamekasan kembali menuai keluhan masyarakat.

Keberadaan truk-truk besar, khususnya truk pengangkut material tambang, menjadi sorotan lantaran dinilai turut memperpanjang antrean dan menyulitkan pengendara lain memperoleh bahan bakar.

Seorang penduduk Pamekasan nan meminta identitasnya dirahasiakan mengeluhkan banyaknya kendaraan pikulan berat dalam antrean solar bersubsidi.

Dia menduga sebagian kendaraan tersebut digunakan untuk mengangkut material dari aktivitas pertambangan nan belum mengantongi izin.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah lantaran solar bersubsidi semestinya disalurkan sesuai ketentuan dan peruntukannya.

“Kondisi inilah nan membikin kami pengendara umum, hingga kendaraan jasa publik merasa sangat dirugikan akibat sulitnya mendapatkan akses bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya, Jumat (30/10/2026).

Warga tersebut juga menduga truk-truk berukuran besar menyerap solar bersubsidi dalam jumlah cukup banyak. Namun, dugaan itu belum disertai info mengenai volume pembelian maupun status kepantasan kendaraan sebagai penerima subsidi.

Menanggapi keluhan tersebut, perwakilan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Pamekasan, Sri Puji Harijani, mengatakan pelayanan pengisian BBM di SPBU kudu dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan.

Dia menegaskan bahwa pengawasan pengedaran BBM bakal terus dilakukan, termasuk terhadap pembelian nan menggunakan surat rekomendasi resmi.

“Kami bakal melakukan pengawasan ketat, dan bakal tetap diberlakukan bagi kendaraan nan menggunakan surat rekomendasi resmi agar penyalurannya tepat sasaran dan menghindari praktik penimbunan,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Taufikurrahman, mengakui bahwa antrean panjang BBM dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan aktivitas perekonomian daerah.

Karena itu, Pemkab Pamekasan bakal meningkatkan koordinasi dengan pengelola SPBU dan Pertamina untuk memantau kondisi pasokan serta pengedaran BBM.

Menurutnya, komunikasi dan pelaporan harian diperlukan agar persoalan antrean dapat segera ditangani tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat, termasuk pengemudi pikulan umum dan pengguna kendaraan pelayanan publik.

“Kami turut prihatin lantaran antrean ini mengganggu perekonomian lokal secara keseluruhan. Pemkab berbareng tim pengendali daya bakal terus memaksimalkan kegunaan pengawasan dan berkoordinasi dengan Pertamina agar pengedaran di Pamekasan bisa segera kembali normal,” tutupnya.

Hingga kini, belum terdapat keterangan mengenai jumlah truk pengangkut material tambang nan mengantre solar bersubsidi maupun hasil pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi tersebut. (fit/waw)