Pimpinan DPRD Sumenep Geram Banyak Kepala OPD Mangkir Rapat

Sumenep, (Madura Today) – Hubungan pelaksana dan legislatif di Kabupaten Sumenep kembali menjadi sorotan. Pimpinan DPRD Sumenep menyatakan kekecewaannya kepada Bupati Sumenep setelah banyak kepala organisasi perangkat wilayah (OPD) tidak menghadiri rapat pembahasan berbareng komisi-komisi DPRD.

Kekecewaan itu mencuat di tengah pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 nan digelar pada Rabu hingga Kamis, 5–6 Agustus 2026.

Sebelumnya, pembahasan pembukaan telah dilakukan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dulsiam, menilai ketidakhadiran sejumlah ketua OPD bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan sikap pemerintah wilayah nan tidak menghargai lembaga legislatif.

“Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Pimpinan DPRD sebelumnya sudah bersurat kepada Bupati agar kepala OPD datang dalam rapat-rapat pembahasan berbareng komisi. Namun surat itu seolah tidak diindahkan,” tegas Dulsiam.

Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS Perubahan merupakan agenda konstitusional nan sangat menentukan arah kebijakan dan alokasi anggaran daerah. Karena itu, kehadiran kepala OPD menjadi sangat krusial untuk memberikan penjelasan langsung kepada personil DPRD.

Ironisnya, pada saat nan sama Pemerintah Kabupaten Sumenep justru menggelar aktivitas lain berupa lomba memasak dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Ini nan membikin kami kecewa. Sudah jelas DPRD mempunyai agenda resmi pembahasan anggaran nan sangat penting, tetapi pelaksana justru menggelar aktivitas lain. Seolah-olah pembahasan anggaran tidak menjadi prioritas,” ujar Dulsiam.

Ia menegaskan, aktivitas seremonial seperti lomba memasak memang mempunyai nilai kebersamaan. Namun, menurutnya, agenda pembahasan APBD jauh lebih strategis lantaran menyangkut kepentingan masyarakat Kabupaten Sumenep secara luas.

“Silakan aktivitas Agustusan dilaksanakan, tetapi jangan sampai mengorbankan agenda konstitusional. Pembahasan APBD menyangkut pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini jauh lebih penting,” katanya.

Dulsiam berambisi Bupati Sumenep segera melakukan pertimbangan dan memberikan perhatian serius terhadap kedisiplinan kepala OPD agar setiap agenda resmi DPRD mendapat penghormatan sebagaimana mestinya.

“Kami mau membangun kemitraan nan baik antara legislatif dan eksekutif. Tetapi kemitraan itu kudu dibangun atas dasar saling menghargai. Jangan sampai DPRD nan menjalankan kegunaan penganggaran dan pengawasan justru dipandang sebelah mata,” pungkasnya.

Hingga buletin ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep mengenai argumen ketidakhadiran sejumlah kepala OPD dalam rapat pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 berbareng komisi-komisi DPRD.