Pilkades Kepulauan Sumenep 2027 Tetap Manual, Digital Hanya untuk Daratan

KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2027 di 65 desa wilayah kepulauan tetap menggunakan sistem pemungutan bunyi manual. Keputusan tersebut diambil lantaran kondisi geografis kepulauan dinilai belum memungkinkan penerapan sistem pemilihan berbasis teknologi. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Achmad Dzulkarnain, menegaskan bahwa seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan bunyi di desa-desa kepulauan bakal tetap menggunakan surat bunyi sebagaimana sistem nan selama ini diterapkan. 

“Untuk pilkades serentak 2027 di wilayah kepulauan, tetap menggunakan sistem pemilihan manual,” ujarnya. 

Menurutnya, kebijakan itu bukan tanpa alasan. Karakteristik wilayah kepulauan nan tersebar, keterbatasan jaringan telekomunikasi, akses transportasi laut, hingga kesiapan prasarana menjadi pertimbangan utama pemerintah daerah. 

Dengan sistem manual, masyarakat tetap dapat menggunakan kewenangan pilih secara langsung tanpa berjuntai pada kesiapan jaringan maupun akomodasi teknologi nan belum merata di seluruh pulau.

Achmad menjelaskan, proses penghitungan bunyi nantinya tetap dilakukan secara terbuka di setiap tempat pemungutan bunyi (TPS) sesuai ketentuan nan bertindak sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. 

Sebanyak 65 desa nan tersebar di 9 kecamatan kepulauan bakal mengikuti pilkades serentak 2027. Kesembilan kecamatan tersebut meliputi Giligenting, Gayam, Nonggunong, Raas, Masalembu, Arjasa, Kangayan, Sapeken, dan Talango. 

Kecamatan Arjasa menjadi wilayah dengan jumlah desa peserta terbanyak, ialah 15 desa. Disusul Sapeken sebanyak 10 desa, Gayam 9 desa, Nonggunong dan Kangayan masing-masing 7 desa, Giligenting dan Talango masing-masing 5 desa, Raas 4 desa, serta Masalembu 3 desa. 

Pemkab Sumenep mengakui penyelenggaraan pilkades di wilayah kepulauan mempunyai tingkat kesulitan lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan. Selain memastikan seluruh tahapan melangkah sesuai jadwal, pemerintah juga kudu menjamin pengedaran logistik, kesiapan petugas penyelenggara, transportasi laut, hingga mengantisipasi potensi cuaca ekstrem nan dapat menghalang pengiriman perlengkapan pemungutan suara. 

Karena itu, persiapan logistik bakal menjadi salah satu konsentrasi utama, terutama bagi wilayah nan mempunyai jarak tempuh cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Sumenep seperti Masalembu, Sapeken, Arjasa, dan Kangayan. 

“Kalau di daratan bakal diupayakan berbasis digital nanti,” pungkasnya. (ara/waw)