Pemkab Sumenep Buka Selter Empat Jabatan Strategis

KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali membuka seleksi terbuka (selter) untuk mengisi empat kedudukan ketua tinggi pratama (JPTP) nan hingga sekarang tetap dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). 

Langkah tersebut menjadi upaya pemerintah wilayah untuk mempercepat pengisian kedudukan strategis agar roda pemerintahan dan pelayanan publik melangkah lebih optimal. 

Empat organisasi perangkat wilayah (OPD) Pemkab Sumenep nan dibuka dalam seleksi tersebut meliputi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub). 

Keempat OPD tersebut mempunyai peran krusial dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mulai dari penegakan peraturan daerah, menjaga stabilitas politik dan keamanan, penanganan kebencanaan, hingga pembangunan area permukiman dan pelayanan transportasi masyarakat. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Benny Irawan, mengatakan proses seleksi telah dimulai sesuai dengan sistem dan izin nan berlaku. Saat ini panitia tengah melaksanakan tahapan seleksi manajemen sebelum peserta memasuki proses asesmen kompetensi. 

“Jadi tahapan seleksi terbuka itu sudah ada sesuai dengan regulasi. Setelah dilakukan penilaian administrasi, selanjutnya peserta bakal mengikuti asesmen sesuai tahapan nan telah diumumkan,” ujar Benny. 

Meski proses pendaftaran telah dibuka, BKPSDM belum dapat memastikan jumlah maupun nama aparatur sipil negara (ASN) nan telah mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi. Hal itu lantaran info pendaftar tetap belum diperiksa melalui sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

“Belum saya pastikan lantaran saya belum cek di sistem BKN,” katanya. 

Seleksi terbuka ini menjadi kesempatan bagi ASN nan memenuhi persyaratan untuk berkompetisi mengisi kedudukan ketua tinggi pratama. Nantinya, peserta nan lolos seluruh tahapan bakal diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk ditetapkan sebagai pejabat definitif sesuai ketentuan nan berlaku. 

“Kami berambisi pengisian empat kedudukan strategis tersebut dapat segera rampung sehingga masing-masing OPD mempunyai kepemimpinan nan definitif,” pungkasnya. (ara/waw)