Dorong Pertumbuhan UMKM, Pemkab Sumenep Terbitkan 4.000 Izin Usaha dalam Enam Bulan

KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep semakin serius memperluas pedoman pelaku upaya formal. Salah satu langkah nan ditempuh adalah mempercepat jasa perizinan. Hasilnya, sepanjang semester pertama 2026, lebih dari 4.000 arsip perizinan sukses diterbitkan untuk masyarakat dan pelaku upaya di beragam sektor. 

Capaian tersebut menjadi parameter meningkatnya akses masyarakat terhadap jasa perizinan sekaligus upaya pemerintah menciptakan suasana upaya nan lebih kondusif. Kemudahan birokrasi diharapkan bisa mendorong munculnya wirausaha baru serta memperkuat upaya nan telah berjalan. 

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, penyederhanaan proses perizinan merupakan bagian dari strategi pemerintah wilayah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. 

“Komitmen kami adalah memberikan kemudahan pengurusan perizinan, baik untuk upaya maupun keperluan lainnya. Dengan pelayanan nan sigap dan mudah, masyarakat diharapkan semakin semangat berwirausaha,” ujarnya. 

Menurut Fauzi, kemudahan jasa difokuskan pada pelaku upaya dengan tingkat akibat rendah dan menengah rendah. Segmen tersebut dinilai mempunyai kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah lantaran didominasi pelaku UMKM dan upaya mikro nan menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. 

Meski proses perizinan dipercepat, pemerintah memastikan pengawasan terhadap aktivitas upaya tetap diperkuat. Pembinaan bakal terus dilakukan agar seluruh pelaku upaya menjalankan usahanya sesuai ketentuan nan bertindak serta bisa tumbuh secara berkelanjutan. 

“Pemkab tetap memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku upaya agar aktivitas upaya melangkah sesuai izin sekaligus bisa berkembang secara sehat dan berkelanjutan,” katanya. 

Fauzi menegaskan, legalitas upaya tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi pelaku upaya untuk memperoleh akses pembiayaan dari perbankan maupun lembaga finansial lainnya. 

“Kalau perizinannya lengkap, pelaku upaya bakal lebih mudah mendapatkan penguatan modal dari perbankan. Harapannya, modal upaya bertambah, upaya berkembang, dan perekonomian masyarakat ikut bergerak lebih cepat,” tegasnya. (ara/waw)