PortalMadura.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan resmi menetapkan Biaya Pokok Produksi (BPP) tembakau untuk tahun 2026. Kebijakan ini diharapkan menjadi referensi strategis dalam menjaga keseimbangan transaksi antara petani dan pihak gudang.
Penetapan besaran BPP tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, dalam aktivitas sosialisasi berbareng para pemangku kepentingan di Peringgitan Dalam Mandhapa Agung Ronggosukowati, Kamis (13/8/2026).
Acuan Transaksi nan Adil
Bupati Kholilurrahman menegaskan bahwa BPP berfaedah sebagai referensi utama dalam proses jual-beli tembakau. Dengan adanya standar nilai nan jelas, petani mendapatkan perlindungan harga, sementara pihak penyimpanan mempunyai patokan dalam menentukan pembelian hasil produksi petani.
“BPP menjadi referensi proses transaksi antara penjual dan pembeli. Dengan nomor ini, kami berambisi transaksi antara petani dan pihak penyimpanan mempunyai referensi nan jelas dan adil,” ujar Kiai Kholil, sapaan berkawan bupati.
Meskipun mengakui bahwa proses penetapan tahun ini sedikit terlambat dibandingkan periode sebelumnya lantaran adanya hambatan teknis, Bupati meyakini berita ini bakal disambut positif oleh para petani. Pasalnya, besaran BPP tahun ini tercatat mengalami kenaikan rata-rata 6 persen dibandingkan tahun 2025.
Rincian Harga BPP Tembakau 2026
Berdasarkan hasil ketetapan Pemkab Pamekasan, berikut adalah rincian BPP tembakau per kilogram (kg) untuk tahun 2026 berasas jenis lahan:
- Lahan Sawah: Rp52.415 per kg (naik Rp4.730 dari tahun 2025).
- Lahan Tegal: Rp55.722 per kg (naik Rp2.189 dari tahun 2025).
- Lahan Gunung: Rp66.547 per kg (naik Rp2.547 dari tahun 2025).
Kenaikan ini merupakan upaya pemerintah wilayah untuk menyesuaikan dengan biaya produksi nan dihadapi petani di lapangan, sekaligus memberikan kepastian pendapatan nan lebih baik bagi sektor nan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Pamekasan tersebut.
Pihak Pemkab Pamekasan berkomitmen untuk terus mengawal jalannya tata niaga tembakau tahun ini agar tercipta suasana perdagangan nan wajar. Sosialisasi intensif bakal terus dilakukan kepada seluruh stakeholder agar ketentuan nilai ini dipahami dan dipatuhi oleh seluruh pihak nan terlibat.

1 jam yang lalu
1








English (US) ·
Indonesian (ID) ·