Pekerjaan Rumah BI Versi Achsanul Qosasi: Memastikan Transmisi Moneter Sampai ke Bawah

KABAR MADURA | Proses pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) membawa angan sekaligus tantangan besar bagi perekonomian nasional. Calon Gubernur BI nan diusulkan Presiden Prabowo Subianto, Destry Damayanti, dinilai menghadapi pekerjaan rumah (PR) utama, ialah memastikan transmisi kebijakan moneter tidak hanya berakibat di pasar keuangan, tetapi betul-betul terasa hingga ke tingkat bawah (sektor riil).

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Achsanul Qosasi, menyoroti adanya lembah (gap) antara efektivitas kebijakan stabilitas makro dengan penyaluran akses pembiayaan bagi pelaku upaya mini dan mikro.

“Pertanyaan paling mendasar nan kudu dijawab oleh ketua BI berikutnya adalah: sampai di mana kebijakan moneter itu berhenti?” ujar Prof. Achsanul Qosasi, Kamis (13/8/2026).

Dilema Sisi Biaya dan Akses Kredit

Menurut Achsanul, transmisi kebijakan moneter mempunyai dua dimensi utama, ialah sisi biaya (cost) dan sisi akses (access).

Dari sisi biaya, langkah pengetatan moneter nan diambil BI — seperti kenaikan suku kembang referensi (BI-Rate) sebesar 100 pedoman poin dari 4,75 persen menjadi 5,75 persen untuk menahan tekanan terhadap rupiah — sukses meredam volatilitas nilai tukar dan disambut positif oleh pasar finansial.

Namun, dia menegaskan bahwa parameter keberhasilan di pasar modal alias stabilitas nilai tukar tidak serta-merta mencerminkan kondisi di lapangan. Di saat rupiah menguat dan pasar finansial merespons positif, info penyaluran angsuran modal kerja untuk pelaku upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru menunjukkan tren penyusutan.

“Sinyal biaya bekerja dengan sigap di pasar keuangan. Namun, sinyal akses bagi sektor upaya bawah justru tersendat. Ketika parameter makro tampak membaik, penyaluran angsuran modal kerja untuk upaya mini malah mengalami perlambatan. Di sinilah letak kemacetan transmisi moneter kita,” jelas Achsanul.

Prof. Achsanul menekankan, Bank Indonesia di bawah kepemimpinan baru tidak boleh hanya berfokus pada instrumen stabilitas jangka pendek dan respons terhadap pasar finansial global. Gubernur BI baru dituntut menciptakan skema serta dorongan kebijakan makroprudensial nan lebih efektif agar perbankan nasional berani melonggarkan dan menyalurkan likuiditas ke sektor riil.

Ia menambahkan, keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM bakal menghalang daya beli masyarakat dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

“Uji kepantasan di DPR mungkin bakal banyak membedah rumor suku bunga, inflasi, dan stabilitas rupiah. Tetapi tugas riil Gubernur BI di lapangan adalah memastikan agar keputusan suku kembang dan instrumen likuiditas nan dirumuskan di ruang rapat Dewan Gubernur bisa sampai ke meja pemilik upaya mini nan memerlukan modal kerja,” tegasnya.

Dengan kepemimpinan baru mendatang, Achsanul berambisi BI bisa memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas mengenai guna memastikan kebijakan moneter berorientasi pada inklusivitas dan pertumbuhan ekonomi nan merata hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. (*)