KPPI Sumenep Desak Pemkab Sumenep Percepat Transisi Energi

1 jam yang lalu 1

SUMENEP, koranmadura.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komunitas Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Kabupaten Sumenep mendorong pemerintah wilayah mulai menyiapkan langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan terhadap daya fosil.

Dorongan tersebut disampaikan Ketua DPD KPPI Kabupaten Sumenep, Yusnaniya, saat melakukan silaturahmi dengan jejeran PT Wira Usaha Sumekar (WUS), Senin, 27 Juli 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Yusnaniya menyampaikan pentingnya membangun visi jangka panjang untuk menghadapi era pascaenergi fosil.

Menurut dia, minyak bumi dan gas merupakan sumber daya alam nan tidak dapat diperbarui sehingga ketergantungan terhadap migas tidak dapat terus dipertahankan sebagai penopang utama kebutuhan energi.

“Jangan menunggu persediaan minyak dan gas betul-betul lenyap baru mencari solusi. Transisi daya kudu dimulai sekarang agar masyarakat Sumenep tetap mempunyai agunan ketahanan daya dan keberlanjutan pembangunan di masa depan,” kata Yusnaniya.

Ia mengatakan, Pagerungan merupakan salah satu wilayah penghasil migas di Kabupaten Sumenep nan selama ini mempunyai peran krusial dalam sektor daya nasional. Namun, persediaan migas di sana bakal terus berkurang seiring dengan eksploitasi. Karena itu, pemerintah wilayah dinilai perlu menyiapkan langkah antisipatif sejak dini.

KPPI usulkan pembangunan SPKLU

Sebagai corak support terhadap transisi energi, DPD KPPI Sumenep mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara berjenjang di sejumlah letak strategis.

Menurut Yusnaniya, SPKLU tidak semestinya hanya terpusat di area Taman Bunga. Infrastruktur tersebut perlu dibangun di pusat pemerintahan, area perdagangan, pelabuhan, destinasi wisata, serta titik-titik strategis di beragam kecamatan.

“Dengan kesiapan prasarana nan memadai, masyarakat diharapkan semakin mudah beranjak menggunakan kendaraan listrik,” ujarnya.

Yusnaniya juga mendorong Bupati Sumenep menjadi pelopor penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Langkah tersebut diharapkan diikuti secara berjenjang oleh seluruh organisasi perangkat wilayah (OPD).

Menurut dia, penggunaan kendaraan listrik dapat menjadi bagian dari komitmen pemerintah wilayah dalam mendukung daya bersih, mengurangi konsumsi bahan bakar minyak, serta menekan emisi karbon.

Perubahan suasana mulai dirasakan

Lebih lanjut, Yusnaniya memaparkan bahwa akibat perubahan suasana mulai dirasakan masyarakat Sumenep. Cuaca nan semakin susah diprediksi turut memengaruhi aktivitas masyarakat di beragam sektor.

Sektor pertanian, termasuk tembakau nan sangat berjuntai pada kondisi musim kemarau, menjadi salah satu sektor nan menghadapi tantangan akibat perubahan pola cuaca.

Nelayan juga menghadapi tantangan akibat perubahan pola angin, gelombang, dan kondisi laut nan semakin tidak menentu.

“Perubahan suasana bukan lagi rumor nan jauh dari kehidupan masyarakat. Dampaknya sudah dirasakan langsung oleh petani, nelayan, dan masyarakat secara umum,” kata Yusnaniya.

Karena itu, dia meminta pemerintah wilayah segera menyusun peta jalan pengembangan kendaraan listrik beserta prasarana pendukungnya.

“Percepatan transisi daya tidak hanya krusial untuk menjaga kelestarian lingkungan, tapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan daya daerah, mendorong ekonomi masyarakat, dan melindungi generasi mendatang,” tambahnya. (FATHOL ALIF/DIK)

Selengkapnya