Kompensasi Rumpon Petronas Belum Jelas, Nelayan Banyuates Kembali Aksi

SAMPANG, koranmadura.com – Persoalan tukar rugi rumpon dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Petronas nan belum menemui kejelasan kembali memicu keresahan nelayan.

Belasan nelayan nan tergabung dalam Persatuan Nelayan Banyuates Bangkit (PNBB) menggelar tindakan demonstrasi di area pesisir Desa Masaran, Kecamatan Banyuates, Selasa, 18 Agustus 2026.

Sebagai corak protes, para nelayan sempat merencanakan tindakan di tengah laut menuju letak pengeboran Sumur Hidayah di perairan Desa Batioh, Kecamatan Banyuates. Namun, rencana tersebut akhirnya diurungkan dengan mempertimbangkan keamanan dan kondusivitas wilayah.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Faris Reza Malik, mengatakan rencana tindakan di tengah laut dipersiapkan dengan melibatkan puluhan kapal, apalagi ditargetkan mencapai 100 kapal. Aksi tersebut direncanakan agar tuntutan para nelayan dapat didengar secara langsung. Namun, demi menjaga kondusivitas, tindakan akhirnya digelar di pinggir pantai.

“Ada sekitar 100 kapal nan direncanakan berangkat hari ini. Namun, lantaran kita menghargai kondusivitas wilayah, akhirnya kita berorasi di sini dan menyampaikan tuntutan,” ancamnya.

Faris menjelaskan, dalam tindakan tersebut para nelayan hanya menuntut kejelasan mengenai tukar rugi rumpon dari Petronas. Karena itu, para nelayan memberikan pemisah waktu kepada Petronas agar segera memberikan kepastian mengenai persoalan kompensasi rumpon.

“Apabila hingga 21 Agustus 2026 mendatang tidak ada penyelesaian maupun pertemuan nan menghasilkan kepastian terhadap tuntutan nelayan, maka kami bakal menggelar tindakan kembali dengan jumlah massa nan lebih besar. Bahkan kami bisa turun ke laut untuk menyampaikan tuntutan secara langsung,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu Korlap tindakan lainnya, Herman Hidayat, menyampaikan bahwa berasas info nan diterima, pihak Petronas dijadwalkan berjumpa dengan perwakilan nelayan pada 21 Agustus 2026. Rencana pertemuan tersebut disebutkan dan disampaikan oleh Vice President SCM & Business Support Petronas Indonesia.

“Petronas sudah berjanji bakal menemui kami pada 21 Agustus. Kami berambisi pertemuan itu betul-betul menghasilkan kepastian, bukan sekadar janji,” katanya.

Herman mengatakan para nelayan tidak menginginkan persoalan kompensasi tersebut terus berlarut-larut. Terlebih, aktivitas proyek minyak dan gas di area Sumur Hidayah menjadi perhatian masyarakat pesisir nan menggantungkan kehidupan dari aktivitas melaut.

“Kami berdiri berbareng nelayan. nan kami tuntut adalah penyelesaian hak-hak masyarakat. Jangan sampai persoalan ini terus dibiarkan hingga memicu bentrok nan lebih besar,” ungkapnya.

Para pendemo mengaku penyelesaian melalui perbincangan tetap menjadi pilihan utama. Dengan demikian, persoalan antara nelayan dan perusahaan diharapkan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan gangguan terhadap keamanan maupun aktivitas masyarakat di wilayah pesisir Banyuates. (MUHLIS/DIK)