Ketua DPRD Pamekasan Soroti Antrean SPBU, Minta Kuota Ditambah dan Pengawasan Diperketat

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menyoroti persoalan antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Pamekasan.

Menurutnya, Pemerintah dan Pertamina perlu menambah kuota alias pasokan BBM seiring dengan terus meningkatnya jumlah kendaraan, baik roda dua maupun roda empat.

“Pertamina kudu menambah kuota, lantaran kendaraan motor dan mobil terus bertambah. Jangan sampai kebutuhan masyarakat tidak diimbangi dengan kesiapan BBM,” katanya.

Politisi dari partai berlambang ka’bah itu juga meminta pengusaha SPBU memperbanyak jenis BBM non-subsidi. Hal tersebut dinilai krusial untuk mengurangi tekanan terhadap BBM subsidi.

“Pengusaha SPBU juga kudu menambah jenis BBM non-subsidi. Jangan hanya mengandalkan BBM subsidi,” ujarnya.

Menurutnya, tetap terdapat SPBU di Pamekasan nan belum menyediakan sejumlah jenis BBM non-subsidi. Salah satunya SPBU Larangan Badung nan belum menyediakan Dexlite. Hal tersebut juga terjadi di SPBU Asem Manis nan hanya menyediakan Bio Solar untuk jenis BBM tersebut.

“Tidak semua SPBU di Pamekasan menyediakan BBM nan subsidi maupun non-subsidi secara lengkap. Ini juga perlu menjadi perhatian,” ucapnya.

Ali Masykur meminta adanya pengawasan lebih ketat terhadap praktik di lapangan. Ia mengaku menerima info mengenai dugaan adanya oknum tenaga kerja SPBU nan bermain dengan pedagang satuan maupun penimbun BBM.

“Yang perlu diperhatikan juga adalah tenaga kerja SPBU bermain dengan pedagang satuan alias penimbun BBM. Informasi nan kami terima, setiap satu jeriken nan diisi dimintai Rp5 ribu,” ungkapnya.

Menurutnya, satu jeriken nan diisi tersebut dapat menampung sekitar 30 hingga 35 liter BBM. Jika praktik tersebut betul terjadi, maka pengedaran BBM subsidi berpotensi tidak tepat sasaran.

“Kalau begitu caranya, nan menjadi korban adalah nelayan dan petani. Mereka nan memang memerlukan BBM untuk bekerja justru kesulitan mendapatkan BBM,” tegasnya.

DPRD Pamekasan meminta Pertamina berbareng pemerintah wilayah dan pengelola SPBU memperketat pengawasan pengedaran BBM, khususnya BBM bersubsidi.

BBM subsidi kudu betul-betul diterima masyarakat nan berhak, terutama golongan nan menggantungkan aktivitas ekonominya pada kesiapan BBM seperti nelayan dan petani.

“Jangan sampai BBM subsidi justru dinikmati oleh pihak-pihak nan tidak berhak. Pengawasan kudu diperketat agar persoalan antrean dan kelangkaan di lapangan tidak terus berulang,” tandasnya. (ibl/nda).