Jeda Pasokan dari Surabaya Picu Antrean BBM di Pamekasan, Pemkab Hentikan Rekom Jeriken

KABAR MADURA | Satu per satu penyebab antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Pamekasan mulai terkuak. Terbaru, adanya jarak pasokan. Temuan Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten (Setkab) Pamekasan mengungkap adanya jarak kekosongan stok saat pengiriman BBM dari Depo Pertamina Surabaya ke Depo Camplong. 

Analis Kebijakan Muda Sumber Daya Manusia (SDM) Bagian Perekonomian Setkab Pamekasan, Iska Fitrati, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut terjadi akibat keterlambatan pasokan kapal. 

Ditambah lagi, lantaran terjadi peralihan konsumen dari pertamax, nan naik harganya, ke pertalite. Sebab, perbedaan nilai nan jauh antara pertamax dengan pertalite serta proses penerapan scan barcode MyPertamina untuk sepeda motor.

“Sebenarnya jika pengiriman dari Camplong itu normal. nan keterlambatan itu pengiriman dari Surabaya ke Depo Camplong lantaran kapalnya lambat. Nah, ada jarak waktu kosong dari stok lenyap pukul 12:00 sampai tangki baru tiba sore hari. Jeda inilah nan bikin panik masyarakat,” ujarnya, Jum’at (7/8/2026).

“Disparitas harganya kan besar. Banyak nan beranjak dari Pertamax ke Pertalite. Sekarang lantaran Pertalite juga kudu pakai barcode, petugas SPBU menyantap waktu untuk scan, apalagi jika sistemnya kadang mati. Itu nan bikin antrean makin panjang,” imbuhnya.

Sebagai upaya mengurangi masalah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menghentikan publikasi surat rekomendasi pembelian pertalite menggunakan jeriken. Langkah tersebut juga untuk mencegah tindakan penimbunan dan pembelian satuan nan tidak terkontrol.

“Untuk pertalite nan pakai jeriken, pemkab sudah tidak mau mengeluarkan arsip rekomendasi, termasuk untuk pertanian dan UKM sudah di stop. Pembelian kudu langsung ke SPBU untuk kendaraan,” tegasnya.

Sebelumnya, beragam penyebab juga terdeteksi Pemkab Pamekasan, seperti adanya surat rekomendasi tiruan nan digunakan konsumen untuk membeli pertalite dan solar ke SPBU. Muncul pula dugaan jual beli surat rekomendasi, nan surat tersebut terbit dalam jumlah nan tidak terkendali. Bahkan SPBU juga diduga tetap melayani konsumen dengan surat rekomendasi nan kedaluarsa.

Saat ini, Pemkab Pamekasan tetap memperketat pengawasan dan pemantauan ke SPBU untuk memastikan penyaluran tersebut tepat sasaran, dan Iska juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik secara berlebihan. (fit/waw)