Harga Sebuah Persatuan

Selama ini, sebagian komentar di media sosial begitu mudah menuding warga Madura sebagai “rayap besi”. Stigma itu diulang, diwariskan, lalu dianggap sebagai kebenaran. Ketika berbagai fakta dan kasus terungkap, pelakunya ternyata tidak pernah berasal dari satu etnis, satu daerah, atau satu golongan tertentu.

Padahal kita tahu, Kejahatan tidak memiliki suku, tidak memiliki daerah asal, dan tidak memiliki identitas komunal.

Mirisnya, mereka yang lantang menghakimi sering lupa bahwa prasangka adalah bentuk lain dari ketidakadilan. Sebagian orang begitu mudah melabeli: hama, tertinggal, kolot, dan berbagai sebutan yang merendahkan martabat sesama anak bangsa.

Padahal, jika meminjam kata-kata Bung Karno, “Hanya kebangsaanlah yang dapat mempersatukan Indonesia.” Namun hari ini, kehidupan berbangsa dan bernegara justru sering dipenuhi penghakiman, ejekan, dan kebencian yang saling mencederai.

Sila kelima berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Tetapi bagaimana keadilan dapat tumbuh jika kesalahan segelintir orang dibebankan kepada seluruh kelompok? Bagaimana persatuan dapat berdiri kokoh jika prasangka lebih dipercaya daripada fakta?

Kita hidup di negeri yang kerap memperlihatkan kebodohan. Yang miskin sering kali lebih cepat dicurigai daripada dibela. Yang lemah lebih mudah disalahkan daripada didengarkan. Sementara yang memiliki kuasa tak jarang mampu menghindari sorotan, bahkan ketika dampak perbuatannya jauh lebih besar.

Ketika yang miskin tertindas, yang kuat semena-mena, dan yang tak berkuasa terus terhempas, tapi jangan lupa yang terkikis adalah persatuan yang harusnya sebagai fondasi sebagai dasar bernegara.

Masih mahalkah harga sebuah bangsa? Masih tampakkah harga sebuah persatuan? Ataukah kita telah lupa bahwa falsafah kebangsaan dimulai dari rasa saling memiliki, yakni “persatuan”

Penulis: Fahrur Rozi – CO Div. Litbang Dewan Pengurus Pusat FKMSB Nasional