DPRD: Infrastruktur dan Pelayanan Publik Masih Jadi PR Besar Pemkab Sumenep!

Sumenep, (Madura Today) – Masalah pembangunan, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi lokal menjadi keluhan utama dan menjadi PR besar Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Masalah tersebut mendominasi keluhan masyarakat kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) nan menggelar serap aspirasi (Reses) baru-baru ini.

Hal tersebut terungkap dari laporan hasil reses Fraksi-Fraksi di DPRD nan disampaikan dalam forum paripurna dengan agenda penyampaian hasil Reses III Tahun 2026 beberapa waktu lalu.

Reses III nan berjalan pada 30 Juni–7 Juli 2026 dimanfaatkan para personil DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung melalui perbincangan di wilayah pemilihan masing-masing.

Selama masa reses tersebut, 50 personil DPRD berjumpa konstituennya di wilayah pemilihannya masing-masing menyerap aspirasi.

Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, mengatakan reses merupakan instrumen krusial dalam memperkuat kegunaan representasi DPRD sekaligus memastikan kebijakan pembangunan disusun berasas kebutuhan riil masyarakat.

Reses merupakan tanggungjawab personil DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di wilayah pemilihannya.

“Melalui aktivitas ini, beragam persoalan, kebutuhan, dan angan masyarakat dapat diketahui secara nyata,” ujarnya, di ruangan kerjanya Selasa (14/7/2026) kemarin.

Menurut Zainal, seluruh masukan nan dihimpun dari masing-masing fraksi bakal menjadi referensi dalam penyusunan program pembangunan dan penganggaran wilayah pada periode berikutnya.

“Seluruh hasil reses nan disampaikan masing-masing fraksi bakal menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan perekonomian masyarakat,” katanya.

Berdasarkan laporan tujuh fraksi, kebutuhan pembangunan prasarana tetap menjadi aspirasi nan paling banyak disampaikan masyarakat, disusul peningkatan kualitas jasa publik, sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Zainal menegaskan DPRD bakal terus mengawal agar aspirasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan nan berakibat langsung bagi masyarakat.

DPRD berkomitmen mendorong pemerintah wilayah mengambil langkah konkret agar beragam kebutuhan masyarakat nan muncul selama reses dapat direalisasikan secara berjenjang sesuai skala prioritas,” ujarnya.