BEM SI Kerakyatan Jawa Timur dalam Lembar Baru Gerakan Mahasiswa

Jatim Today – Pergantian periode BEM SI Kerakyatan Jawa Timur 2026–2027 berjalan ketika beragam persoalan publik di Jawa Timur belum menemukan penyelesaian nan memadai.

Di tengah narasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, persoalan masyarakat tetap datang dalam corak ketimpangan, akses pekerjaan, lingkungan, pendidikan, hingga penegakan hukum.

Kondisi tersebut menempatkan aktivitas mahasiswa pada pertanyaan nan lebih mendasar: untuk siapa kebijakan publik dijalankan dan siapa nan paling merasakan dampaknya?

Melalui Musyawarah Nasional BEM SI Kerakyatan di Jambi, Universitas Bahaudin Mudhary (Uniba) Madura dipercaya memegang mandat sebagai Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jawa Timur periode 2026–2027 melalui Moh. Iskil El Fatih.

Mandat tersebut datang bukan sekadar sebagai pergantian kepemimpinan, tetapi sebagai tanggung jawab untuk membawa kembali persoalan masyarakat ke dalam agenda aktivitas mahasiswa Jawa Timur.

“Kita tidak mau periode baru ini berakhir pada regenerasi struktural. Kalau pembangunan terus berjalan, pertanyaannya sederhana: apakah masyarakat ikut merasakan manfaatnya? Di situlah mahasiswa kudu hadir, membaca kebijakan, menguji dampaknya, dan bersuara ketika kepentingan rakyat terpinggirkan,” ujar Iskil.

Menurutnya, independensi aktivitas menjadi krusial ketika mahasiswa berhadapan dengan pemerintah maupun lembaga negara. Kritik terhadap Pemprov Jawa Timur dan abdi negara penegak hukum, termasuk Polda Jawa Timur, kudu dibangun berasas persoalan dan data, bukan kedekatan maupun kepentingan politik sesaat.

“Mahasiswa tidak boleh menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi juga tidak boleh alergi terhadap dialog. Kita bakal membuka komunikasi dengan siapa pun, tetapi independensi tetap menjadi batas. Ketika kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat, tugas kita adalah mengkritiknya,” tegasnya.

Periode 2026–2027 bakal diarahkan pada penguatan konsolidasi antarkampus, kajian kebijakan, dan pembelaan persoalan masyarakat di beragam wilayah Jawa Timur.

Bagi BEM SI Kerakyatan, lembar baru ini bukan tentang siapa nan berada di dalam struktur, melainkan tentang keberanian aktivitas mahasiswa menentukan sikap ketika berhadapan dengan persoalan rakyat.