Bansos Judol Picu Kekhawatiran Warga Pamekasan, Bulog Tegaskan hanya Penyalur

KABAR MADURA | Isu pencoretan penerima support sosial (bansos) akibat terindikasi terlibat gambling online (judol) memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat kurang bisa di Pamekasan. Perum Bulog menegaskan tidak mempunyai kewenangan menentukan maupun mencoret penerima support pangan lantaran seluruh info berasal dari pemerintah pusat.

Salah seorang penduduk Pamekasan nan enggan disebutkan namanya mengaku cemas kehilangan support pemerintah nan selama ini turut menopang kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Kekhawatiran tersebut muncul setelah maraknya pemberitaan mengenai penerima bansos nan terindikasi terlibat gambling online dan berpotensi kehilangan bantuan.

“Kami takut lantaran sekarang marak sekali pemberitaan mengenai terdeteksinya judol, jadi diputusnya support PKH, bansos, dan lain sebagainya. Kami sebagai penduduk sangat berambisi semoga persoalan judol ini selesai jadi tidak ada nan terdeteksi, meski saya tidak menjadi salah satunya, namun saya juga sangat khawatir,” ungkapnya kepada Kabar Madura, Kamis (3/9/2026).

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Pemimpin Cabang Perum Bulog Madura, Abu Bakar Assidiq, menjelaskan bahwa Bulog hanya bekerja menyalurkan support pangan kepada penerima sesuai info nan diberikan pemerintah.

Menurutnya, info penerima berasal dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Sosial. Karena itu, Bulog tidak mempunyai kewenangan menentukan seseorang layak menerima support maupun mencoret nama penerima.

“Kami tidak pada teknis mencabut alias tidak, kita hanya tahu ini penerima support pangan dari Bapanas. Ketika tidak teridentifikasi judol alias kejahatan lainnya, mereka bisa mendapatkan. Tapi bisa jadi judol itu berpengaruh,” jelasnya.

Abu Bakar mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas gambling online. Selain itu, masyarakat diminta menjaga info dan identitas pribadi agar tidak disalahgunakan pihak lain untuk aktivitas nan dapat merugikan pemilik identitas.

“Kami dari pihak Bulog menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan identitas pribadi masing masing, agar tidak terjadi perihal seperti itu, kemudian saya juga memohon kepada perangkat desa untuk bekerja sama dalam melakukan penyaluran support pangan ini ke penerima support pangan alias PBP nan memang betul benar membutuhkan,” tutupnya.

Dia berambisi proses penetapan info dari pemerintah pusat hingga verifikasi di tingkat desa dilakukan secara jeli sehingga support pangan tetap diterima masyarakat nan betul-betul membutuhkan.

Dengan demikian, masyarakat nan namanya tidak lagi tercantum sebagai penerima support pangan perlu memahami bahwa perubahan info tersebut bukan merupakan keputusan Bulog. Bulog menjalankan kegunaan penyaluran berasas daftar penerima support pangan (PBP) nan ditetapkan pemerintah. (fit/waw)