Antrean Mengular di SPBU, Pertamina Ungkap Konsumsi BBM Bersubsidi di Madura Tinggi

BATU || KLIKMADURA – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Madura tetap terjadi. Kondisi tersebut apalagi disertai kekosongan stok, terutama untuk jenis BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite.

Pertamina Patra Niaga menyebut tingginya konsumsi menjadi salah satu aspek nan membikin pengedaran BBM bersubsidi kudu diatur secara ketat. Konsumsi BBM di Madura dan Jawa Timur secara umum disebut telah melampaui pola ideal penyerapan kuota tahunan.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan konsumsi BBM di Madura maupun Jawa Timur tergolong tinggi. Penyerapan tersebut disebut sudah berada di atas 60 persen.

“Kuota BBM bersubsidi itu ditentukan selama satu tahun, maka kudu cukup. Idealnya, semester pertama konsumsi BBM itu 50 persen, tapi kebenaran di lapangan jauh di atas itu,” kata Ahad.

Menurutnya, tingginya konsumsi membikin Pertamina perlu melakukan pengaturan distribusi. Langkah tersebut dilakukan agar kuota nan telah ditetapkan pemerintah tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.

Ahad menjelaskan, persoalan tersebut tidak serta-merta dapat diselesaikan dengan menambah pasokan dari Pertamina. Sebab, jumlah kuota BBM bersubsidi ditetapkan melalui sistem pemerintah.

Untuk menjaga pengedaran BBM di Madura tetap normal, pemerintah wilayah dapat mengusulkan usulan penambahan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Usulan tersebut selanjutnya bakal dibahas di tingkat pemerintah pusat.

“Kuota BBM nan menentukan itu BPH Migas. Kalau ada usulan tambahan, kelak bakal dibahas dan diputuskan di Perubahan APBN,” ujarnya.

Ahad memastikan kesiapan BBM bersubsidi untuk Madura sebenarnya tetap ada. Bahkan, pasokan untuk wilayah Madura tersedia di Fuel Terminal Camplong.

“Kuota BBM bersubsidi ada. Khusus di Madura tersedia di Fuel Terminal Camplong,” tegasnya.

Namun, pengedaran dari terminal menuju SPBU tetap disesuaikan dengan kuota dan pola konsumsi nan telah ditetapkan. Pengaturan tersebut dilakukan agar kesiapan BBM bersubsidi tidak lenyap sebelum memasuki akhir tahun.

Sebab, penambahan kuota menjadi kewenangan pemerintah melalui sistem pengajuan dan pembahasan di tingkat pusat. (nda)