Wartawan Ireng

Oleh: Rosnindar Prio Eko Rahardjo
Komisioner KPID Jawa Timur, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bahaudin Mudhary Madura, Redaktur Kabar Madura

Orang Madura itu pemberani. Bicaranya blak-blakan. Tanpa basa-basi.

Kali ini, keberanian itu muncul dari para wartawannya. PWI se-Madura kompak bersuara. Dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, sampai Bangkalan.

Mereka marah. Atau setidaknya, tersinggung berat.

Penyebabnya? Dua kata nan diucap Presiden Prabowo Subianto: Londo Ireng.

Istilah itu salah satunya ditujukan kepada kalangan pers.

Londo Ireng itu bahasa Jawa. Artinya Belanda Hitam. Itu bukan kata sembarangan. Itu istilah kolonial. Sejarahnya sangat kelam.

Dulu, julukan ini dipakai untuk orang-orang pribumi nan menjadi antek penjajah. Mereka nan memata-matai saudaranya sendiri demi tuannya nan berbulu pirang. Mereka nan memilih berpihak pada penindas demi secuil kenyamanan.

Singkatnya: pengkhianat bangsa.

Wajar jika para wartawan panas telinga.

Profesi wartawan dilindungi Undang-Undang. Mereka merasa sedang menjalankan tugas suci. Menjadi pilar keempat demokrasi. Mengawal kekuasaan agar tidak melenceng. Menjadi perangkat kontrol sosial nan menyambung lidah rakyat.

Tiba-tiba, pengabdian itu dilabeli sebagai pengkhianatan. Oleh kepala negaranya sendiri.

Ketua PWI Sumenep, Faisal Warid, langsung bersikap. Ia mengecam keras. Diikuti Hairul Anam dari Pamekasan, Hanggara dari Sampang, dan Mahmud Ismail dari Bangkalan.

Mereka mengingatkan satu perihal nan sangat mendasar: pers bukanlah musuh pemerintah. Pers adalah mitra. Tepatnya, mitra nan kritis.

Saya bisa memahami ketersinggungan kawan-kawan PWI se-Madura ini. Saya puluhan tahun hidup di bumi pers. Wartawan memang bekerja dengan kata-kata. Maka, mereka juga paling peka terhadap kata-kata. Apalagi kata nan merendahkan martabat profesi.

Mari kita sesekali memandang dari perspektif pandang seberang. Mengapa seorang presiden sampai menggunakan istilah setajam itu?

Menjadi presiden itu pusingnya minta ampun. Bebannya luar biasa berat. Mengurus ratusan juta manusia Indonesia. Rakyat menuntut segalanya serba cepat. Serba murah. Serba beres.

Di tengah tekanan nan menggunung itu, presiden juga manusia biasa. Sesekali dia mau hasil kerjanya diapresiasi. Ingin kebijakannya didukung secara lapang dada.

Tapi, nan sering muncul di media—terutama belakangan ini—justru kritik. Sorotan tajam. Kadang dibumbui sinisme. Dan tidak jarang, framing buletin nan menyudutkan.

Mungkin, dalam kondisi sangat lelah, keluarlah istilah Londo Ireng itu. Sebagai corak kejengkelan nan memuncak.

“Mengapa anak bangsa sendiri kok rasanya seperti musuh? Mengapa selalu mencari-cari kesalahan pemerintahnya sendiri?” Begitu kira-kira jiwa seorang pemimpin nan merasa disalahpahami.

Hubungan penguasa dan pers memang ditakdirkan seperti itu. Di negara kerakyatan mana pun sama saja. Bagaikan anjing dan kucing. Kadang rukun sebentar, lebih sering saling gonggong.

Kalau pers terlalu memuji penguasa, rakyat nan bakal curiga. Jangan-jangan wartawannya sudah dikasih bangku empuk. Wartawan dituduh jadi cerobong pemerintah. Kehilangan taringnya.

Sebaliknya, jika pers terlalu keras mengkritik, penguasa nan gerah. Dianggap menghalang percepatan pembangunan. Dianggap bikin gaduh negara. Atau, ya itu tadi: dianggap Londo Ireng.

Lalu, gimana jalan tengahnya?

Kedua belah pihak mungkin perlu waktu untuk tak bersuara sejenak. Merenung.

Pemerintah absolut memerlukan pers. Tanpa media nan terpercaya, siapa nan bakal menyampaikan program-program luhur negara ke pelosok negeri? Siapa nan bakal menangkal hoaks nan makin liar di media sosial?

Sebaliknya, pers juga butuh pemerintah. Tanpa kepastian norma nan dijamin negara, pers hanya bakal jadi mesin ketik nan bisu.

Protes kompak PWI se-Madura ini sebenarnya punya nilai positif. Menunjukkan bahwa degub kemerdekaan pers kita tetap berdebar kencang. Mereka berani mengingatkan pemimpin tertingginya. Mengingatkan agar lebih berhati-hati meracik diksi.

Sebab, kata-kata dari seorang presiden bukanlah sekadar bunyi. Ia adalah sabda di mata publik. Bisa menjadi daya nan menyatukan, bisa pula melukai.

Kini, bola ada di Istana. Apakah bakal ada penjelasan lebih lanjut? Ataukah keriuhan ini dibiarkan berlalu ditiup angin?

Yang jelas, orang Madura sudah bicara.

Semoga saja tidak ada lagi istilah-istilah era kolonial nan didaur ulang di era merdeka ini. Pers dan pemerintah harusnya melangkah seiring. Saling mengawasi, saling menghargai.

Bukan saling mencurigai layaknya di era kompeni. (*)