UHC Prioritas Berpeluang Dipulihkan, Pemkab Pamekasan Masih Tuntaskan Tunggakan

KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan memastikan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas nan terhenti sejak 2025 berkesempatan untuk dipulihkan kembali.

Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman mengatakan, pemerintah wilayah terus berupaya mengaktifkan kembali program tersebut. Namun, realisasinya tetap kudu disesuaikan dengan keahlian finansial daerah.

“Peluang untuk dipulihkan kembali sangat terbuka. Kami bakal berusaha, semoga tahun depan sudah bisa, sembari memandang kondisi finansial daerah,” jelasnya, Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, saat ini Pemkab tetap menyelesaikan sejumlah tunggakan sebagai bagian dari upaya pemulihan UHC Prioritas. Nilai tunggakan itu disebut tinggal sedikit dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun ini.

“Kita tetap ada tunggakan, tinggal sedikit. Semoga tahun ini bisa selesai,” tambah mantan personil DPR RI itu.

Selain menyiapkan pemulihan UHC Prioritas, Pemkab juga bakal terus mendorong masyarakat nan belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar segera melakukan pendaftaran.

“Artinya, kita juga mendorong masyarakat nan belum menjadi peserta untuk menjadi peserta,” tegasnya.

Sebelumnya, dorongan agar UHC Prioritas kembali diberlakukan datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Pamekasan. Mereka meminta Pemkab segera mengaktifkan kembali program nan dihentikan sejak 2025 itu lantaran dinilai berakibat besar terhadap akses masyarakat dalam memperoleh jasa kesehatan.

Sementara itu, personil Komisi IV DPRD Pamekasan, Rasyid Famsori, menilai kesempatan untuk memulihkan kembali status UHC Prioritas tetap terbuka. Kata dia, program itu memungkinkan direalisasikan pada dua hingga tiga bulan terakhir tahun 2026 dengan mempertimbangkan keahlian anggaran daerah.

“Butuh 11 persen untuk memulihkan ke UHC prioritas. Di 11 persen ini, hanya butuh 10 hingga 11 miliar, jika ini diberlakukan untuk tiga alias dua bulan terakhir di 2026. Di hitungannya kami, itu sudah bisa terpenuhi. Karena kesiapan biaya di nomor 75 ribu itu 30 ribunya sudah dikaver pusat melalui PBI JKN. Sehingga kita ada SILPA sekitar Rp13 miliar. Nah, itu cukup untuk memulihkan UHC prioritas menjelang akhir tahun,” papar politisi PPP itu. (nur/zul)