Said Abdullah Salurkan Dana Reses untuk Renovasi Rumah Tak Layak Huni di Sumenep

SUMENEP, koranmadura.com – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) XI Jawa Timur, Said Abdullah, menyalurkan biaya reses untuk membantu pembaharuan rumah tidak layak huni (RTLH) milik penduduk di Kabupaten Sumenep, Madura.

Bantuan tersebut menyasar masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kediaman warga.

Program pembaharuan rumah itu disalurkan kepada penduduk di lima desa nan tersebar di 19 dusun di wilayah Kecamatan Talango.

“Program pembaharuan rumah dari duit reses DPR saya salurkan kepada lima desa di Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep. Penyampaian ini sekaligus sebagai corak pelaporan saya kepada publik sekaligus corak pertanggungjawaban publik sebagai personil DPR,” ujar Said dalam keterangannya, Rabu, 22 Juli 2026.

Menurut Said, pangan, sandang, dan papan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Ketiga kebutuhan tersebut juga menjadi salah satu parameter dalam memandang tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pria nan juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu menegaskan, negara mempunyai tanggung jawab untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak, termasuk mempunyai tempat tinggal nan memenuhi standar kelayakan.

“Salah satu kebutuhan krusial itu adalah rumah sebagai tempat tinggal, tempat setiap family menorehkan sejarah dan mengukir harapan. Sayangnya, tidak semua rumah tangga bisa mendambakan rumah nan layak. Sebagian nan sudah mempunyai rumah pun kudu menerima kondisi rumahnya tidak layak huni lantaran keterbatasan ekonomi,” jelasnya.

Said mengatakan, persoalan perumahan tetap menjadi tantangan besar secara nasional. Berdasarkan info nan disampaikannya, backlog perumahan nasional tetap mencapai sekitar 15 juta unit.

Kondisi tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian, sementara kesiapan rumah tetap belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

“Rakyat nan sudah mempunyai rumah namun dikategorikan tidak layak huni jumlahnya juga tinggi. Data rumah tak layak huni secara nasional mencapai 43,3 juta rumah tangga,” katanya.

Untuk wilayah Madura, Said merujuk info Badan Pusat Statistik (BPS) nan menyebut persentase rumah layak huni baru mencapai sekitar 71 persen. Dengan demikian, tetap terdapat sekitar 29 persen rumah penduduk Madura nan belum masuk kategori layak huni. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Timur nan rata-rata rumah layak huni mencapai 80 persen.

“Atas dasar itulah, sebagai bagian dari penyelenggara negara dan diberikan amanah oleh rakyat di Madura untuk menjalankan tugas kedewanan, sudah sepatutnya saya ikut terlibat dalam agenda pemberdayaan warga, termasuk memperbaiki rumah agar lebih layak,” katanya.

Said menegaskan, seluruh biaya reses pada periode tersebut disalurkan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah mereka. Sebelum support disalurkan, tim lapangan melakukan verifikasi terhadap kondisi bentuk rumah serta kepantasan calon penerima bantuan.

Bantuan diberikan kepada penduduk nan kebanyakan masuk dalam golongan desil 1 hingga 3, ialah kategori sangat miskin, miskin, dan nyaris miskin.

“Warga nan menerima support perbaikan rumah rata-rata berada dalam rentang desil 1 sampai 3, ialah golongan masyarakat nan oleh pemerintah dikategorikan sangat miskin, miskin, dan nyaris miskin,” jelas Said.

Selain verifikasi awal, tim lapangan juga melakukan pemantauan terhadap proses pembaharuan rumah setelah support diterima.

“Setelah menerima support tunai untuk perbaikan rumah, kami juga menerjunkan tim untuk melakukan monitoring untuk memandang penduduk memperbaiki rumahnya,” tambahnya. (FATHOL ALIF/DIK)