Perbaikan Jalan Swadaya Marak, PUPR Sampang Minta Masyarakat Tetap Berkoordinasi

KABAR MADURA | Perbaikan jalan secara swadaya oleh masyarakat di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sampang semakin marak dalam beberapa tahun terakhir.

Fenomena tersebut mendapat apresiasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sampang lantaran mencerminkan tingginya semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan daerah.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Sampang, Siti Muathifah, mengatakan, inisiatif masyarakat dalam memperbaiki jalan merupakan corak kecintaan dan rasa mempunyai terhadap daerah.

Selain itu, langkah tersebut menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sampang.

“Kami juga menjalankan peran pembangunan, khususnya pada jalan-jalan kabupaten nan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Maka, kami mengapresiasi semangat gotong royong ini,” tuturnya.

Meski demikian, wanita nan berkawan disapa Atik itu mengimbau masyarakat agar berkoordinasi dengan pemerintah setempat sebelum melakukan perbaikan jalan secara swadaya.

Koordinasi dapat dilakukan melalui camat maupun lembaga mengenai agar penyelenggaraan pembangunan melangkah sesuai ketentuan.

Menurutnya, perbaikan jalan, terutama nan berstatus jalan kabupaten, kudu memperhatikan sejumlah aspek teknis. Di antaranya, keahlian jalan menahan beban kendaraan alias tonase, usia jalan, serta spesifikasi bangunan nan digunakan.

Dengan adanya koordinasi, pemerintah wilayah dapat memberikan pengarahan agar perbaikan jalan nan dilakukan masyarakat sesuai dengan standar teknis. Pemerintah juga berkesempatan memberikan support berupa support bahan konstruksi, seperti aspal, maupun pendampingan teknis sesuai keahlian nan tersedia.

“Manakala bakal melaksanakan perbaikan jalan secara swadaya, kami meminta masyarakat berkoordinasi dengan camat setempat,”pintanya.

Di sisi lain, Atik mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan pemerintah wilayah dalam menangani kerusakan jalan di Kabupaten Sampang.

Selama dua tahun terakhir, keahlian finansial wilayah untuk pembangunan prasarana jalan mengalami pengurangan. Kondisi tersebut membikin pemerintah wilayah belum bisa menangani seluruh ruas jalan secara bersamaan.

Karena itu, pembangunan dan perbaikan jalan kudu disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta skala prioritas nan telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Kita pemerintah wilayah juga melaksanakan pembangunan, hanya saja sangat terbatas dan berasas skala prioritas,” tegasnya.

Sambung Atik, di tengah keterbatasan tersebut, partisipasi masyarakat melalui aktivitas gotong royong dinilai menjadi corak support terhadap pembangunan prasarana daerah. Namun, pelaksanaannya tetap perlu dikoordinasikan dengan pemerintah agar kualitas bangunan dan keberlanjutan jalan dapat diperhatikan.

“Semangat gotong royong swadaya masyarakat diharapkan dapat melangkah beriringan dengan program pembangunan pemerintah daerah, sehingga penanganan prasarana jalan bisa dilakukan secara lebih terarah sesuai kebutuhan dan keahlian nan tersedia,” pungkasnya. (sub/waw)