Kepala Dinkes Pamekasan, dr. Saifudin foto berbareng para tamu undangan dan peserta Forum Konsultasi Publik (FKP) berangkaian dengan SLHS di Hotel Berlian, Pamekasan. (KLIKMADURA)
PAMEKASAN || KLIKMADURA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan mendorong para pelaku upaya makanan dan minuman alias Food and Beverage (FnB) untuk mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan pangan nan dikonsumsi masyarakat sekaligus menciptakan suasana upaya kuliner nan sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Upaya tersebut dikemas melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) SLHS nan digelar di salah satu aula hotel di Jalan Raya Panglegur, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan itu melibatkan pemilik upaya makanan dan minuman, sejumlah organisasi perangkat wilayah (OPD) terkait, serta perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pamekasan.
Kepala Dinkes Pamekasan, dr. Saifudin, mengatakan kepemilikan SLHS menjadi salah satu aspek krusial nan perlu diperhatikan pelaku upaya di bagian makanan dan minuman. Melalui forum tersebut, pihaknya berupaya memfasilitasi pelaku upaya agar memahami persyaratan serta proses pengurusan sertifikat tersebut.
“Nah, dalam perihal ini, perizinan nan berbasis makanan dan minuman itu salah satunya kudu mengantongi SLHS, kami fasilitasi untuk perihal itu,” tutur dr. Saifudin.
Ia menjelaskan, forum konsultasi publik tersebut sengaja melibatkan beragam jenis upaya kuliner, mulai dari restoran, katering, kafe, hingga upaya makanan dan minuman lainnya.
Dengan demikian, para pelaku upaya diharapkan memperoleh pemahaman nan lebih jelas mengenai pentingnya pemenuhan standar higiene sanitasi serta tidak ragu mengurus SLHS.
Menurut dr. Saifudin, pengelolaan makanan dan minuman kudu memperhatikan aspek kesehatan pada setiap tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian kepada konsumen. Hal tersebut krusial untuk memastikan produk nan dikonsumsi masyarakat kondusif dan memenuhi persyaratan higiene sanitasi.
“Semua itu kami lakukan dalam asesmen, semuanya dicek. Kalau ada unsur-unsur pemenuhan nan tetap kurang, kami sampaikan kepada pihak mengenai agar segera dilengkapi,” ujar laki-laki nan juga menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI Cabang Pamekasan tersebut.
Ia menegaskan, pelaku upaya tidak perlu cemas untuk mengusulkan SLHS lantaran proses tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan keamanan pangan.
Selain memberikan perlindungan kepada konsumen, pemenuhan standar higiene sanitasi juga diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya kuliner di Pamekasan.
“Jadi, mari kita bersama-sama menciptakan ruang kondusif untuk semua masyarakat. Jadi, makan dan minum enak, juga kondusif dan terjamin kehigienisannya,” pungkasnya.
Melalui forum tersebut, Dinkes Pamekasan berambisi semakin banyak pelaku upaya makanan dan minuman nan memenuhi persyaratan higiene sanitasi.
Dengan pengelolaan pangan nan kondusif dan berkualitas, pertumbuhan upaya kuliner diharapkan melangkah seiring dengan peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat. (enk/nda)

1 jam yang lalu
4








English (US) ·
Indonesian (ID) ·