Pengadaan Portal Terkendala, Target PAD Parkir Pamekasan Tidak Berubah

KABAR MADURA | Rencana penerapan sistem portalisasi parkir di Pasar 17 Agustus dan Pasar Kolpajung Pamekasan belum dapat direalisasikan pada tahun ini. Pasalnya, pengadaan perangkat portal nan menjadi komponen utama program tersebut tetap terkendala.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pamekasan, Munapik, mengatakan, sistem portalisasi merupakan salah satu strategi untuk mengoptimalkan pendapatan original wilayah (PAD) dari sektor parkir. Namun, hingga saat ini program itu belum dapat dijalankan.

“Portalisasi di Pasar 17 dan Pasar Kolpajung. Namun, tetap terkendala pengadaan perangkat portalnya,” ujarnya, Senin (29/7/2026).

Dia menjelaskan, belum terealisasinya program portalisasi cukup berpengaruh terhadap upaya optimasi capaian PAD dari sektor parkir. Hingga Juli 2026, realisasi PAD parkir baru mencapai sekitar 50 persen alias sekitar Rp2,5 miliar dari sasaran Rp5 miliar.

Karena program portalisasi belum dapat dilaksanakan, pihaknya juga memperkirakan tidak bakal meningkatkan sasaran PAD sektor parkir dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

“Terobosan nan saya sampaikan (portalisasi) belum bisa dieksekusi. Jadi kemungkinan untuk meningkatkan sasaran PAD di perubahan APBD tidak ada,” jelasnya.

Untuk mendongkrak pendapatan parkir, lanjut Munapik, Dishub memperkuat kerja sama pengelolaan parkir dengan sejumlah organisasi perangkat wilayah (OPD). Salah satunya melalui pengelolaan parkir di Rumah Sakit Waru nan telah disepakati bakal dikelola oleh Dishub Pamekasan. Langkah itu diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan PAD.

“Kerja sama dengan Rumah Sakit Waru sudah deal, ke depan parkirnya dikelola Dishub,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Luthfi, mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah wilayah segera menganggarkan pengadaan perangkat portal agar program portalisasi dapat segera direalisasikan.

Menurutnya, sistem portalisasi merupakan salah satu solusi untuk menekan potensi kebocoran retribusi parkir nan diduga dilakukan oleh oknum ahli parkir, sekaligus meningkatkan penerimaan PAD.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, DPRD bakal terus mengawal agar pengadaan perangkat portal masuk dalam prioritas anggaran pemerintah daerah.

“Harapan kami, pengadaan portal ini segera dianggarkan agar portalisasi parkir bisa direalisasikan. Dengan begitu, kebocoran PAD dapat ditekan dan pendapatan wilayah bisa meningkat,” tegasnya. (nur/zul)