PDIP Ucapkan Terima Kasih ke Prabowo Soal Marhaenisme, Hasto Tekankan Ekonomi Harus ‘Indonesianomics’

JAKARTA,KORANMADURA.COM – PDI Perjuangan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto nan menggaungkan kembali asas Marhaenisme sebagai filosofi di kembali arah kebijakan ekonomi Prabowonomics.

​Kendati mengapresiasi pengakuan tersebut, PDIP mengingatkan agar Marhaenisme tidak sekadar menjadi istilah politik, melainkan dibuktikan lewat kebijakan konkret nan berpihak pada rakyat mini di akar rumput.

​Ucapan terima kasih dan catatan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan pers (doorstop) usai upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).

​”Marhaenisme ini kan suatu asas, teori perjuangan, dan langkah gimana Indonesia mencapai merdeka. Kami mengucapkan terima kasih bahwa Presiden Prabowo juga menggaungkan itu untuk menegaskan tentang watak kekuasaan nan berpihak kepada rakyat banyak,” kata Hasto.

​Syarat Penjabaran Marhaenisme Konkret

​Hasto menjelaskan bahwa prinsip Marhaenisme nan dicetuskan Bung Karno menekankan pada kedaulatan rakyat miskin, khususnya kaum petani dan pekerja kecil.

Oleh lantaran itu, jika Prabowonomics mengangkat semangat Marhaenisme, parameter utamanya kudu terlihat dari penguatan perangkat produksi rakyat.

​”Ketika kita berteriak ‘Marhaenisme’, maka gimana petani itu bisa berdaulat, gimana petani bisa mendapatkan tanah sebagai perangkat produksinya, mendapatkan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan kualitas produknya, serta benih-benih unggul karya anak bangsa. Itu nan kudu dijabarkan,” tegas Hasto.

​Dorong Konsep ‘Indonesianomics’

​Lebih jauh, Hasto mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan sebenarnya lebih mendorong penggunaan istilah Indonesianomics.

Menurutnya, konsep ekonomi Indonesia sejatinya telah dirumuskan secara kokoh oleh para pendiri bangsa melalui Pancasila, UUD 1945, dan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana demi mewujudkan cita-cita Trisakti.

​Ia menegaskan, keberhasilan visi ekonomi seorang Presiden tidak ditentukan oleh pilihan nama alias penamaan konsep di awal, melainkan dari pengakuan rakyat atas hasil kerjanya.

​”Gagasannya untuk adil, makmur, berdaulat itu pendapat nan lahir dari Indonesia merdeka, bukan pendapat orang per orang. Kekuatan itu ada di produksi rakyat, bukan di oligarki. Jadi bukan dari namanya dulu, tapi dari kerja konkretnya di dalam mengubah persoalan struktural memakmurkan rakyat, baru rakyat memberikan pengakuan,” pungkas Hasto. (LEX)