OPD Bangkalan Ditata Ulang, Bidik Efisiensi dan Penguatan PAD

BANGKALAN, koranmadura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menata ulang struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memperkuat keahlian birokrasi, menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mempercepat percepatan pelayanan publik.

Wakil Bupati Bangkalan, Moch Fauzan Ja’far menyatakan reorientasi dan perampingan struktur OPD dirancang agar tata kelola pemerintahan menjadi jauh lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kajian untu penataan OPD diperlukan agar penataan ini betul-betul memberi akibat positif,” ujarnya, Kamis, 6 Agustus 2026 hari ini.

Menurut Fauzan, agenda reformasi birokrasi tersebut melangkah selaras dengan langkah penguatan fiskal daerah. Ke depan, setiap OPD pengelola pendapatan bakal dibebani sasaran capaian PAD nan transparan, jelas, dan terukur.

“Optimalisasi PAD dilakukan melalui penemuan pelayanan, kemudahan investasi, serta pengelolaan peralatan milik wilayah nan lebih profesional,” katanya.

Dalam skema penataan baru ini, sejumlah OPD bakal dilebur. Dinas Pemuda dan Olahraga disatukan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bakal digabung ke Dinas Kesehatan menjadi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sementara itu, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dialihkan ke Dinas Sosial menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemkab Bangkalan juga melebur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berbareng Dinas Pertanian menjadi Dinas Pertanian dan Peternakan.

Adapun Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan dipisahkan dari Dinas Pertanian untuk membentuk entitas perangkat wilayah berdikari nan baru.

Fauzan menegaskan, restrukturisasi ini bukan sekadar pergeseran alias perubahan nomenklatur semata, melainkan ikhtiar membentuk postur organisasi nan ramping kegunaan dan kaya struktur demi keahlian pelayanan publik nan prima.

“Harapannya pelayanan masyarakat semakin cepat, koordinasi antarperangkat wilayah semakinkuat, dan potensi pendapatan wilayah bisa lebih optimal,” pungkasnya. (Mahmud/Fine)