Minta Program MBG Tidak ‘Top-Down’, PDIP Usul Skema Partisipatif Berbasis Pelibatan Rakyat

JAKARTA,KORANMADURA.COM – PDI Perjuangan menyampaikan kritik keras mengenai berulangnya kasus keracunan makanan nan menimpa puluhan siswa sekolah akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai, kejadian berulang ini menjadi indikasi kuat bahwa sistem pengawasan pemerintah tidak melangkah dengan baik.

Ia juga menuding adanya keterlibatan pihak-pihak “pemburu rente” nan menurunkan kualitas makanan demi mengambil untung finansial.

Kritik tersebut disampaikan Hasto saat memberikan keterangan pers (doorstop) usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di laman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).

“Ini kan persoalan nan sejak awal terjadi. Ketika persoalan itu berulang-ulang, artinya kan sistem tidak bekerja. Kontrol tidak bekerja dagn kemudian juga menunjukkan kenapa kualitasnya tidak baik? Karena di situ ada pemburu rente,” tegas Hasto.

Melihat jatuhnya korban dari kalangan siswa sekolah, Hasto mendesak pemerintah untuk segera melakukan revisi serta pertimbangan menyeluruh terhadap tata kelola dan sistem penyaluran program MBG.

“Inilah nan kemudian kudu dilakukan revisi secara total. Harus dilakukan suatu pertimbangan secara menyeluruh, sudah terlalu banyak korban nan terjadi,” lanjutnya.

Tawarkan Konsep Partisipatif Berbasis Rakyat

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa PDI Perjuangan sejatinya mempunyai rekam jejak dan konsep penanganan gizi rakyat nan teruji di daerah.

Ia mencontohkan keberhasilan kebijakan pemenuhan gizi rakyat nan pernah diterapkan oleh Tri Rismaharini saat menjabat Wali Kota Surabaya, Idham Samawi sewaktu menjadi Bupati Bantul, hingga Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi.

Menurut Hasto, kunci keberhasilan program pemenuhan gizi terletak pada pendekatan partisipatif nan melibatkan penduduk setempat, bukan sekadar proyek tersentralisasi dari atas ke bawah (top-down).

“PDI Perjuangan mempunyai konsep gimana untuk membantu kebutuhan gizi bagi rakyat. Langkah-langkah nan partisipatif melibatkan rakyat. Jadi jangan anggap bahwa program pemberian makanan bergizi itu sebagai satu nan top-down,” jelas Hasto.

Ia menyarankan agar pemerintah pusat cukup bertindak sebagai penjamin dan pengawas kualitas (quality assurance dan quality control), sementara eksekusi penyediaan makanan diserahkan kepada partisipasi aktif masyarakat dan UMKM lokal demi menjamin kesegaran serta mutu makanan. (LEX)