Kekeringan di Sampang, Distribusi Air Bersih Belum Dimulai

SAMPANG, koranmadura.com – Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, hingga sekarang belum melakukan pendistribusian air bersih ke desa-desa nan terdampak kekeringan.

Kalaksa BPBD Sampang Fajar Arif Taufikurrahman saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya hingga saat ini belum melakukan pendistribusian alias dropping air bersih untuk desa-desa nan terdampak musibah kekeringan. Pihaknya mengaku, rencana pendistribusian air bersih Tahun Anggaran (TA) 2026 bakal segera dilakukan.

Untuk desa-desa nan mengalami kondisi kering kritis di 12 kecamatan, tercatat sebanyak 78 desa.

“Dengan anggaran terbatas itu, mencakup desa-desa nan kondisinya kering kritis. Dari 14 kecamatan di Sampang, ada 12 kecamatan nan kondisinya mengalami kering kritis,” katanya, Selasa, 18 Agustus 2026.

Sedangkan untuk anggaran pengedaran air bersih, Fajar Arif menyebutkan, tahun ini tersedia sebesar Rp75 juta. Dari anggaran tersebut, nantinya setiap desa bakal mendapatkan 1–2 tangki air.

“Kami berencana mengadakan MoU dengan PDAM mengenai pembelian air bersih dan sekarang MoU itu tetap proses. Sedangkan untuk pelaksanaannya ialah di akhir Agustus 2026, sekarang juga kami tetap mengatur agenda dan rute pengiriman,” paparnya.

Kalaksa BPBD Sampang ini juga menyampaikan, untuk aktivitas dropping air bersih, pihaknya telah menyediakan sebanyak tiga tangki air.

“Kami mempunyai dua tangki air, dan satu tangki lagi milik PDAM. Terkait kendaraan alias logistik ini, kelak bisa juga memakai jasa tangki lokal di desa-desa setempat,” ujarnya.

Lebih jauh, Fajar Arif menyatakan, anggaran Rp75 juta tersebut sudah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2026 di BPBD. Namun, besaran anggaran tersebut tergolong tetap minim.

Oleh lantaran itu, pihaknya saat ini juga mengusulkan tambahan anggaran kepada BPBD Provinsi Jatim sebesar Rp200 juta untuk aktivitas pengedaran air bersih di Sampang.

“Meskipun DPA sudah ada, penggunaan anggarannya tidak serta-merta langsung dipakai, melainkan aktivitas itu kudu dilakukan terlebih dulu baru kemudian di-SPJ-kan. Jadi kami kudu mencari talangan. Dan anggaran itu sebenarnya tetap jauh dari cukup, makanya kami juga mengusulkan ke BPBD Provinsi Jatim. Namun sampai sekarang tetap belum ada tindak lanjut dan infonya tetap di-pending lantaran tetap konsentrasi pada penanganan peristiwa kebakaran di Bromo,” pungkasnya. (MUHLIS/DIK)