Mengabdi Sejak 1995, Guru Madin Keluhkan Minim Perhatian Pemerintah

PAMEKASAN, koranmadura.com – Kesejahteraan pembimbing madrasah diniyah (Madin) dan pemerataan support pendidikan keagamaan menjadi sorotan dalam aktivitas Ngopi (Ngobrol Pendidikan Islam) nan digelar di Madinah Hotel, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Jumat, 30 Oktober 2026.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Madura, Hj. Ansari, mendorong pemerintah agar memberikan perhatian lebih merata kepada seluruh tenaga pendidik, termasuk pembimbing madrasah diniyah di wilayah pedesaan.

Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Moh. Jufri, pembimbing Madrasah Diniyah Miftahus Sudur, Pondok Pesantren Taman Bunga, Desa Kacok, Kecamatan Palengaan.

Jufri mengaku belum pernah menerima support kesejahteraan dari pemerintah sejak mulai mengajar pada 1995.

“Sejak kami mengajar tahun 1995, belum pernah kami rasakan sepeser pun support kesejahteraan dari pemerintah,” ungkap Jufri.

Menurutnya, pembimbing madrasah diniyah selama ini tetap menjalankan tugas mendidik dan membina santri, terutama dalam membentuk adab serta karakter generasi muda. Namun, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan mereka tetap perlu ditingkatkan.

Selain kesejahteraan guru, Jufri juga menyoroti penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) nan dinilai belum merata. Madrasah Diniyah Miftahus Sudur pernah menerima support pada 2024, tetapi tidak kembali mendapatkannya pada 2025.

Ia berambisi pemerintah memberikan perhatian terhadap keberlanjutan support bagi madrasah diniyah, pondok pesantren, maupun Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ).

“Kami berambisi support pendidikan bisa diberikan secara merata. Sebab, lembaga pendidikan diniyah juga mempunyai peran krusial dalam mendidik dan membentuk adab anak-anak,” tambahnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Hj. Ansari menegaskan bahwa pembimbing di sekolah negeri maupun swasta mempunyai tanggung jawab nan sama dalam mencerdaskan generasi bangsa.

Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap peserta didik dan tenaga pendidik tidak semestinya dibedakan berasas status lembaga pendidikan.

“Anak-anak bangsa, baik nan sekolah di negeri maupun swasta, kudu mendapatkan perlakuan nan sama, termasuk siswa dan gurunya,” tegas Hj. Ansari.

Ia juga menekankan bahwa anggaran pendidikan nan berasal dari duit rakyat kudu dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk peserta didik di lembaga pendidikan keagamaan.

“Anggaran pendidikan juga kudu diperjuangkan agar manfaatnya dirasakan secara merata,” ujarnya.

Hj. Ansari menyampaikan, beragam masukan dari para pendidik dalam aktivitas Ngopi tersebut bakal menjadi bahan pertimbangan untuk dibahas berbareng Kementerian Agama.

Ia berambisi persoalan kesejahteraan pembimbing dan pemerataan support pendidikan dapat menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan ke depan.

Kegiatan Ngopi di Pamekasan berjalan dalam empat sesi dialog. Forum tersebut melibatkan Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama melalui UIN Madura sebagai ruang untuk menyerap aspirasi mengenai penyelenggaraan pendidikan Islam.

Persoalan kesejahteraan pembimbing madrasah diniyah dan pemerataan support menjadi salah satu rumor nan mengemuka dalam forum tersebut. Para pendidik berambisi aspirasi nan disampaikan tidak hanya menjadi bahan diskusi, tetapi juga ditindaklanjuti melalui kebijakan pemerintah. (SUDUR/DIK)