KUA-PPAS APBD 2027 Disepakati, DPRD Pamekasan Dorong Anggaran Tepat Sasaran

PAMEKASAN || KLIKMADURA – DPRD Kabupaten Pamekasan berbareng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Pamekasan, Rabu (19/8/2026).

Penandatanganan tersebut menjadi tahapan krusial sebelum masuk pada penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) tahun 2027.

Bupati Pamekasan, KH . Kholilurrahman menyampaikan apresiasi kepada ketua dan seluruh personil DPRD atas sinergi selama proses pembahasan KUA-PPAS.

Menurutnya, kesepakatan tersebut kudu bisa menjadi injakan dalam menyusun APBD nan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kesepakatan ini menjadi landasan untuk menggerakkan ekonomi daerah, mengantisipasi dinamika anggaran, dan memastikan pembangunan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” katanya saat sambutan.

Mantan Anggota DPR RI itu mengatakan, kerjasama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat diperlukan agar kebijakan anggaran nan disusun betul-betul tepat sasaran.

“Setelah ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bakal melanjutkan asistensi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Ini menjadi dasar dalam penyusunan Raperda APBD 2027,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur mengatakan, KUA-PPAS merupakan gambaran umum dan plafon sementara sehingga tetap memungkinkan mengalami penyesuaian dalam pembahasan RAPBD.

“KUA-PPAS ini pedoman umum. Detail program dan konsentrasi anggaran bakal dibahas lebih lanjut dalam RAPBD 2027,” ucapnya usai paripurna.

Polisi dari partai berlambang ka’bah itu mengatakan, sejumlah arah kebijakan dalam KUA-PPAS 2027 diselaraskan dengan prioritas nasional. Salah satunya support terhadap program Sekolah Rakyat, termasuk kesiapan lahan dan akses jalan penunjang.

“DPRD bakal terus mendorong Pemkab agar penggunaan anggaran tetap sasaran,” tuturnya.

Meski pemerintahan wilayah berada di tengah kebijakan efisiensi anggaran, DPRD berambisi kondisi fiskal wilayah dapat semakin membaik sehingga program pembangunan dan visi-misi pemerintah wilayah dapat dijalankan secara maksimal.

“Berharap, kondisi finansial wilayah dapat kembali normal agar seluruh visi dan misi pembangunan dapat terwujud secara maksimal ditahun berikutnya,” tandasnya. (ibl/nda).