DPRD Sampang Sidak Keluhan Air PDAM Macet di Desa Baruh

SAMPANG, koranmadura.com – Macetnya pengedaran air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Trunojoyo Sampang ke rumah pengguna di Desa Baruh, Kecamatan Sampang, Madura, akhirnya mendapat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang.

Ketua Komisi II DPRD Sampang, Alan Kaisan mengatakan, setelah menerima keluhan dari pelanggan, pihaknya langsung turun ke Desa Baruh untuk melakukan inspeksi lapangan pada Senin, 27 Juli 2026.

“Kami setelah mendengar keluhan pengguna PDAM nan berasal dari Desa Baruh, bahwa pengedaran air ke pipa pengguna macet. Sehingga kami langsung sidak ke lapangan untuk memastikan apakah betul dialami pelanggan, karena penduduk alias pengguna tersebut merasa dirugikan,” kata Alan Kaisan, Selasa, 28 Juli 2026.

Alan Kaisan menyampaikan, penduduk mengeluhkan aliran air PDAM nan tidak mengalir, namun mereka tetap dikenai tagihan. Dari hasil inspeksi mendadak (sidak) di rumah pelanggan, pihaknya menemukan bahwa air memang tidak mengalir. Selain itu, juga ditemukan sejumlah water meter dalam kondisi rusak serta nilai tagihan nan dinilai tidak sesuai.

“Setelah kami cek, aliran air dari pipa sekunder ke pipa tersier memang tidak mengalir. Herannya, setelah kami tanyakan ke PDAM, katanya aliran ke Omben mengalir selama 24 jam. Namun, saat kami cek di titik Desa Baruh nan juga berada pada jalur menuju Omben, rupanya airnya tidak ada alias tidak mengalir,” paparnya.

Berdasarkan temuan tersebut, Komisi II DPRD Sampang berjanji bakal segera memanggil pihak PDAM berbareng para pengguna untuk meminta penjelasan.

“Dalam waktu dekat ini, kami bakal panggil PDAM termasuk masyarakat juga,” tegasnya.

Sementara itu, Krimah, salah seorang penduduk sekaligus pengguna PDAM di Desa Baruh, mengaku resah terhadap pelayanan PDAM. Menurutnya, air tidak mengalir sudah terjadi selama kurang lebih tiga tahun. Bahkan, penduduk menduga kondisi tersebut terjadi akibat kelalaian alias kesengajaan dari pihak PDAM.

“Makanya minta tolong ke DPRD untuk mengatasi masalah ini. Kalau DPRD tidak bisa, kami bakal lapor polisi. Sebab, meski air tidak mengalir ke meteran, kami tetap disuruh membayar. Apalagi tiga bulan terakhir ini, siang maupun malam air tidak mengalir,” akunya.

Ia mengaku, meski air tidak mengalir sama sekali, setiap bulan tetap dikenai tagihan sekitar Rp100 ribu, ditambah biaya listrik untuk penggunaan pompa air. Warga juga menilai kelancaran pengedaran air terkesan dipermainkan.

“Kalau ada info bakal didatangi dari Sampang, baru airnya mengalir satu sampai dua hari. Setelah itu meninggal lagi dalam waktu lama,” katanya. (MUHLIS/DIK)