11 Anggota DPRD Sumenep Absen Tanpa Keterangan saat Paripurna APBD 2027

KABAR MADURA | Sebanyak 11 personil Deewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep tercatat tidak menghadiri rapat paripurna tanpa memberikan keterangan, Rabu (29/7/2026). 

Ketidakhadiran tersebut menjadi sorotan lantaran rapat membahas agenda strategis, ialah penyampaian hasil pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS)  untuk rancangan APBD Sumenep tahun anggaran 2027. 

Berdasarkan daftar kehadiran nan dibacakan sebelum sidang dimulai, dari total 50 personil DPRD, sebanyak 35 personil hadir, satu personil berhalangan tetap, tiga personil mengusulkan izin, dan 11 personil lainnya tidak datang tanpa keterangan. 

Meski demikian, jumlah personil nan datang telah memenuhi ketentuan kuorum sesuai Tata Tertib DPRD Sumenep. Dengan terpenuhinya kuorum, rapat paripurna tetap dilanjutkan sesuai agenda nan telah dijadwalkan. 

Dalam rapat tersebut, DPRD menerima laporan Badan Anggaran (Banggar) mengenai hasil pembahasan KUA-PPAS APBD Sumenep tahun anggaran 2027. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan buletin aktivitas persetujuan berbareng antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sebagai tahapan penyusunan APBD 2027. 

Sekretaris DPRD Sumenep, Yanuar Yudha Bachtiar, membenarkan adanya 11 personil majelis nan tidak menghadiri rapat tanpa keterangan. 

“Detailnya saya tidak dapat menyebut dari fraksi apa saja, 11 orang intinya,” ujarnya. 

Ketidakhadiran belasan legislator itu memunculkan pertanyaan mengenai komitmen personil DPRD dalam menghadiri forum resmi nan menentukan arah kebijakan anggaran wilayah untuk satu tahun ke depan. 

Menanggapi perihal tersebut, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep, dr. Virsannida, menegaskan bahwa setiap pelanggaran disiplin anggota, termasuk ketidakhadiran dalam rapat, tetap dicatat dan diproses sesuai ketentuan nan berlaku. 

“Tiap tiga bulan pasti kami rekap dan kami setor ke ketua untuk ditindaklanjuti,” tegasnya. (ara/waw)