Wabup Sumenep : Jabatan Merupakan Amanah Yang Harus dijalankan Secara Sungguh-sungguh

SUMENEP, Kompasmadura.com — Para pejabat nan mendapat amanah menduduki kedudukan baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, kudu bisa menunjukkan tanggung jawab, dedikasi, dan integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) nan mendapat kedudukan bukan sekadar kepercayaan administratif, melainkan amanah nan kudu dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata dan kontribusi terhadap kemajuan pemerintahan daerah.

“Jabatan merupakan amanah nan kudu dijalankan secara sungguh-sungguh dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” kata Wakil Bupati (Wabup) di sela-sela Pelantikan dan Pengambilan Sumpah dan Janji Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, di Pendopo Agung Keraton, Jumat (18/09/2026).

Setiap pergantian maupun pengisian kedudukan kudu bisa membawa semangat baru bagi organisasi perangkat daerah. Karena itu, pejabat nan mendapat amanah hendakanya segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta bisa memberikan keahlian terbaik sesuai dengan bagian masing-masing.

“Jadikan momentum pelantikan ini sebagai awal untuk memberikan daya baru bagi organisasi dan meningkatkan kualitas keahlian Pemerintah Kabupaten Sumenep,” tegasnya.

Pihaknya menyatakan, para pejabat bisa membangun budaya kerja nan profesional, berorientasi pada hasil, serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Setiap pejabat nan menerima amanah mempunyai peran krusial dalam mendukung penyelenggaraan program pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Sementara Pelantikan Pejabat sesuai Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 800.1.3.3/509/204.3/2026 dan Nomor 800.1.3.3/510/204.3/2026 Tanggal 18 September 2026 meliputi kedudukan Kepala Bidang, Kepala Bagian di RSUD dr. H. Moh. Anwar, Kasi, Kasubag, Camat, Sekcam dan Sekdis.

Para pejabat baru kudu segera melakukan koordinasi agar tidak memerlukan waktu lama, untuk beradaptasi dan segera menunjukkan kontribusi konkret di setiap perangkat daerah, lantaran keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi keahlian aparatur dalam menerjemahkan kebijakan program.

( Rie)