UHC Prioritas Pamekasan Terganjal Keaktifan Peserta, Baru 69 Persen

KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan terus berupaya memenuhi kriteria agar dapat menerapkan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Taufikurrachman, mengungkapkan hambatan utama nan dihadapi nan mana tingkat keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat nan belum mencapai syarat minimal. 

Dia katakan untuk meraih status UHC Prioritas, nomor keaktifan peserta disyaratkan berada di nomor minimal 80 persen, sementara nomor keaktifan di Pamekasan saat ini baru mencapai sekitar 69 persen.

“UHC itu merupakan program strategis agunan kesehatan nasional dari pemerintah pusat nan wajib disukseskan oleh pemerintah daerah,” ungkapnya, Jumat (2/10/2026).

Dia juga menjelaskan, hambatan keaktifan peserta sebesar 69 persen menjadi halangan utama pemkab untuk masuk dalam skema UHC Prioritas. Penyebabnya adalah banyaknya masyarakat dalam info kemiskinan dari desil 1 sampai 5 nan mana kartu kepesertaannya belum aktif alias baru diurus saat sudah jatuh sakit.

“UHC Prioritas itu ada ketentuan dan syaratnya, seperti tidak punya hutang, cakupannya 98 persen, keaktifannya 80 persen, dan ada anggarannya. Cakupan insya Allah bisa kita capai 98 persen. Keaktifan ini nan mungkin belum sepenuhnya bisa kita lakukan. Kita sekarang tetap 69 sekian persen keaktifannya,” jelasnya.

Guna mengatasi persoalan tersebut dan mengejar sasaran keaktifan, ialah dengan memfokuskan anggaran untuk mengaktifkan kepesertaan penduduk nan kurang mampu, nan masuk dalam golongan desil 1 sampai 5. Selain itu, Pemkab telah melunasi seluruh tanggungjawab utang ke BPJS Kesehatan.

“Kami sudah menyelesaikan utang ke BPJS, sudah kami lunasi. Sekarang kami konsentrasi gimana semua desil 1 sampai 5 ini bisa diaktifkan. Saya mengimbau kepada masyarakat, jika ada di desil 1 sampai 5 segera aktifkan sekarang, jangan nunggu sakit baru mau diaktifkan. Itu juga membantu meningkatkan tingkat keaktifan ke 80 persen,” tutupnya. (fit/waw)