SURAT AI KEPADA PRESIDEN DAN MENHAN

SURAT AI KEPADA PRESIDEN DAN MENHAN

Oleh: Fauzi As
___________________________________

Pak Presiden, Pak Menhan,

Saya bukan mahir kepintaran buatan. Bukan guru besar komputer nan setiap hari bercengkerama dengan algoritma, machine learning, neural network, alias tumpukan kode nan bagi orang awam kadang lebih mirip mantra.

Saya hanya membaca.
Melihat.
Mengikuti.

Dan semakin lama mengikuti perkembangan Artificial Intelligence (AI), semakin saya merasa bahwa ukuran kekuatan sebuah negara sedang berubah.

Dulu, negara kuat dihitung dari jumlah tentaranya, kapal perang, pesawat tempur, persediaan emas, dan luas wilayahnya.

Hari ini muncul ukuran baru:

Siapa menguasai data.
Siapa mempunyai algoritma.
Siapa menguasai chip.
Siapa mempunyai kekuatan komputasi.
Dan siapa nan bisa membikin mesin pandai bekerja untuk kepentingan negaranya.

Di situlah saya mulai khawatir.

Bukan lantaran AI terlalu pintar.

Tetapi jangan-jangan kita justru terlalu santai.

Penjajahan nan Tak Lagi Membawa Kapal

Sejarah mengajarkan bahwa kolonialisme dulu datang berbareng kapal, tentara, meriam, dan bendera.

Penjajahan digital bisa jauh lebih sopan.

Tidak perlu kapal merapat.
Tidak perlu serdadu turun.
Tidak perlu tembok dibangun.

Cukup sebuah aplikasi.

Kita mengunduhnya sendiri.
Menyetujui persyaratannya sendiri.
Memasukkan info sendiri.
Melatih algoritmanya setiap hari.

Lalu, lucunya, kita mungkin bayar pula untuk menggunakan kepintaran nan ikut tumbuh dari aktivitas kita sendiri.

Dulu rempah-rempah dibawa keluar negeri.

Jangan sampai sekarang giliran perilaku, kebiasaan, preferensi, pola konsumsi, apalagi langkah masyarakat berpikir nan menjadi komoditas berikutnya.

Sebab info modern bukan sekadar nama, alamat, dan nomor telepon.

Data adalah perilaku.

Apa nan kita beli.
Apa nan kita baca.
Apa nan kita cari.
Apa nan kita takutkan.
Apa nan membikin kita marah.
Dan apa nan membikin kita percaya.

Dalam ekonomi AI, info merupakan salah satu bahan bakar.

Negara nan mempunyai bahan bakar tetapi tidak mempunyai mesinnya bakal terus berada pada posisi sebagai pemasok sekaligus pengguna.

Beberapa tahun lampau kita kagum lantaran AI bisa menjawab pertanyaan.

Sekarang kekaguman itu mulai terasa kuno.

AI bergerak menuju agentic AI: sistem nan bukan hanya menjawab, tetapi dapat diberi tujuan, mencari informasi, membandingkan data, menyusun pekerjaan, menggunakan perangkat lunak, berinteraksi dengan sistem lain, apalagi menjalankan rangkaian tindakan.

Hari ini kita berkata:

“Jelaskan persoalan ini.”

Besok perintahnya bisa berubah:

“Kelola sistem ini.”

Itu dua bumi nan berbeda.

Ketika mesin hanya memberikan jawaban, manusia tetap memegang kendali langsung.

Ketika mesin mulai diberi kewenangan melakukan tindakan, pertanyaannya berubah:

Siapa sebenarnya nan memegang tangan siapa?

Karena itu, AI nan masuk ke sistem strategis tidak cukup hanya pintar.

Ia kudu dapat diaudit, dibatasi, dan dihentikan.

Harus ada audit log.
Pembatasan kewenangan akses.
Sandbox.
Traceability.
Red teaming.
Human oversight.

Dan pada sistem berisiko tinggi, kudu tersedia sistem penghentian ketika sesuatu melangkah di luar batas.

Prinsipnya sederhana:

Semakin besar kewenangan nan diberikan kepada mesin, semakin besar pula kendali manusia nan kudu dipertahankan.

Jangan sampai kita sibuk menciptakan mesin nan semakin pintar, tetapi lupa memastikan manusianya tetap berkuasa.

Pak Menhan, Ada AI Anak Bangsa nan Mungkin Kita Abaikan

Ini mungkin cerita nan menarik.

Saya mengenal seseorang nan telah mengembangkan teknologi kepintaran buatannya sendiri selama kurang lebih delapan tahun.

Bahkan mesin pencarian nan menjadi salah satu fondasi teknologinya telah dikembangkan sekitar dua belas tahun.

Kalau nomor usia proyek itu dijadikan bahan bercanda, mungkin AI tersebut layak disebut:

“Paman dari ChatGPT dan Gemini.”

Bukan lantaran teknologinya otomatis lebih hebat.

Bukan pula berfaedah dia menjadi leluhur teknis keduanya.

Tetapi lantaran ketika bumi hari ini baru ramai berbincang tentang AI generatif, rupanya ada anak bangsa nan sudah bertahun-tahun bekerja dalam kesunyian.

Tanpa panggung sebesar Silicon Valley.

Tanpa valuasi miliaran dolar.

Tanpa gedung berkilau.

Mungkin juga tanpa kementerian nan sibuk mengundangnya ke beragam seminar.

Delapan tahun membangun AI bukan waktu sebentar.

Dua belas tahun mengembangkan search engine juga bukan proyek akhir pekan.

Jika info itu betul dan teknologinya memang bekerja, pemerintah mestinya tidak buru-buru memuji.

Tetapi juga jangan buru-buru mengabaikan.

Uji.

Justru itu penghargaan paling sehat terhadap karya teknologi.

Uji arsitekturnya.
Uji modelnya.
Uji keamanan datanya.
Uji keahlian pencariannya.
Uji interoperabilitasnya.
Uji skalabilitasnya.
Uji latency dan performanya.
Uji ketahanannya terhadap serangan.
Uji gimana model tersebut menangani info sensitif.
Uji apakah aktivitas pemasok dapat ditelusuri.
Uji apakah sistem dapat diisolasi ketika terjadi anomali.

Kalau bagus, besarkan.

Kalau kurang, perbaiki.

Kalau berbahaya, tinggalkan.

Begitulah negara modern memperlakukan teknologi.

Bukan dengan nasionalisme kosong.

Tetapi dengan laboratorium, standar, angka, dan pembuktian.

Yang kadang menyedihkan, bangsa ini bisa sangat sigap kagum ketika teknologi datang menggunakan bahasa Inggris.

Tetapi ketika pembuatnya berbincang bahasa Indonesia, kita mulai bertanya:

“Memangnya bisa?”

Kalau presentasinya dibuat perusahaan asing dengan slide berkata Inggris, kita menyebutnya technology partnership.

Kalau anak bangsa membawa teknologi sendiri, kadang pertanyaan pertamanya justru:

“Siapa backing-nya?”

Mungkin algoritmanya tidak memerlukan backing.

Yang dia perlukan adalah benchmarking.

Libatkan kampus, peneliti, BRIN, BSSN, Komdigi, lembaga pertahanan, praktisi keamanan siber, industri, dan organisasi teknologi.

Buat gelanggang pengetesan nan sama.

Jangan teknologi lokal dimenangkan lantaran merah putih.

Tetapi jangan pula teknologi asing dimenangkan hanya lantaran logonya sudah terkenal.

Negara memerlukan objektivitas teknologi.

Mari Istirahatkan Dulu Syahwat Proyek

Setiap muncul teknologi baru, kita kadang terlalu sigap bertanya:

“Anggarannya berapa?”

Sekali-sekali mari bertanya:

“Kedaulatannya bagaimana?”

Penyakit pembangunan teknologi bukan selalu kekurangan anggaran.

Kadang justru anggaran ditemukan lebih sigap daripada arah.

Lalu teknologi diterjemahkan menjadi:

pengadaan,
lisensi,
konsultan,
seminar,
pelatihan,
perjalanan dinas,
dan tender.

Akhirnya, spanduk peresmiannya selesai lebih sigap daripada teknologinya.

Saya tidak sedang mengatakan upaya tidak boleh untung.

Industri kudu hidup.

Perusahaan kudu mendapatkan keuntungan.

Tetapi ada persoalan nan nilainya jauh lebih besar daripada perjanjian pengadaan.

Namanya:

Kedaulatan negara.

Kita bisa membeli seribu server, tetapi belum tentu menguasai teknologinya.

Kita bisa berlangganan AI paling canggih, tetapi belum tentu mempunyai AI.

Kita bisa membangun pusat data, tetapi belum tentu berdaulat atas datanya.

Jangan sampai kita membangun rumah digital nan sangat megah, tetapi kuncinya dipegang orang dari negara lain.

Indonesia Membutuhkan Sovereign AI

Menurut saya, Indonesia perlu mulai serius membangun apa nan bumi teknologi kenal sebagai pendapat Sovereign AI.

Ya, meski istilah itu pun baru saya dengar dari seorang teman.

Bukan berfaedah kita menutup diri dari Amerika.

Bukan berfaedah menjauhi China.

Bukan berfaedah memusuhi Eropa.

Gunakan teknologi terbaik dari mana pun.

Belajar kepada siapa pun.

Bekerja sama dengan sebanyak mungkin negara.

Tetapi kerja sama tidak boleh berubah menjadi ketergantungan permanen.

Ada info strategis nan kudu berada dalam kendali Indonesia.

Ada prasarana komputasi nan perlu kita kuasai.

Ada model AI nan perlu dikembangkan sendiri.

Ada sistem keamanan nan kudu kita pahami sampai ke dapurnya.

Sebab AI tidak hidup dari udara.

Ia membutuhkan:

data + chip + pusat komputasi + daya + algoritma + talenta.

Dan dari situlah teknologi berubah menjadi geopolitik.

Negara nan menguasai teknologi tidak hanya menjual produk.

Ia dapat memengaruhi standar.

Dan mereka nan ikut menentukan standar biasanya mempunyai posisi lebih kuat dalam menentukan gimana permainan dijalankan.

Jangan Hanya Menjadi Pasar

Indonesia mempunyai masyarakat besar.

Pasar digital besar.

Pengguna internet besar.

Aktivitas digital besar.

Dan info nan sangat besar.

Tetapi jangan sampai ukuran terbesar Indonesia akhirnya hanya satu:

pasarnya besar.

Kita terlalu sering bangga ketika perusahaan teknologi dunia datang ke Indonesia.

Padahal pertanyaan nan lebih krusial bukan:

“Siapa nan datang?”

Tetapi:

“Apa nan kita kuasai setelah mereka datang?”

Kalau teknologi masuk tetapi keahlian nasional tidak tumbuh, sebenarnya kita hanya beranjak status.

Dulu konsumen peralatan impor.

Sekarang konsumen algoritma impor.

Kemasan berubah.

Ketergantungan tetap sama.

Teknologi Tidak Menunggu Rapat Selesai

Pak Presiden, Pak Menhan,

Teknologi punya satu kebiasaan buruk:

Ia tidak menunggu pemerintah selesai rapat.

AI berkembang sangat cepat.

Teknologi berlari.

Regulasi mengejar.

Sementara birokrasi kadang tetap sibuk mencari tempat parkir.

Karena itu Indonesia tidak kudu menunggu semuanya sempurna untuk mulai bergerak.

Bangun talenta.

Bangun kapabilitas komputasi.

Lindungi info strategis.

Dorong riset AI nasional.

Bangun laboratorium keamanan AI.

Buka kejuaraan teknologi.

Libatkan kampus.

Libatkan swasta.

Libatkan anak-anak muda.

Dan ketika ada teknologi anak bangsa nan telah dikembangkan delapan tahun dengan fondasi mesin pencarian nan konon telah berumur dua belas tahun, jangan langsung diberikan karpet merah.

Berikan laboratorium.

Karena karpet merah hanya menghasilkan tepuk tangan.

Laboratorium menghasilkan bukti.

Kalau rupanya kalah, kita tahu kekurangannya.

Kalau rupanya setara, kita tahu potensinya.

Dan jika rupanya mempunyai kelebihan tertentu, negara jangan sampai baru mengetahuinya setelah teknologinya dibeli pihak luar.

Itu bukan saja kehilangan kesempatan bisnis.

Itu kehilangan waktu.

Penutup

Pak Presiden, Pak Menhan,

AI mungkin tidak mempunyai kewarganegaraan.

Algoritma tidak mempunyai KTP.

Server tidak menyanyikan Indonesia Raya.

Chip juga tidak pernah ikut upacara 17 Agustus.

Tetapi siapa nan menguasai data, algoritma, komputasi, dan infrastrukturnya pasti mempunyai kepentingan.

Maka, bekerjasamalah dengan dunia.

Gunakan teknologi terbaik dunia.

Belajarlah dari siapa pun nan lebih maju.

Tetapi jangan pernah menyerahkan satu hal:

hak Indonesia untuk menentukan masa depannya sendiri.

Sebab kolonialisme paling sempurna mungkin bukan ketika sebuah bangsa kehilangan wilayahnya.

Melainkan ketika sebuah bangsa tetap mempunyai bendera, lagu kebangsaan, dan pemerintahan sendiri,

tetapi data, algoritma, dan sistem nan menentukan kehidupannya dikendalikan dari tempat lain.

Dan jika rupanya di negeri ini sudah ada anak bangsa nan delapan tahun membangun AI dan dua belas tahun merawat mesin pencarinya sendiri, setidaknya ketuklah pintunya.

Siapa tahu, nan selama ini kita cari ke Silicon Valley rupanya sedang ngopi di negeri sendiri.

Penulis : Fausi As

Editor : Wahyu