Jatim Today – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan. Angka itu naik 11,57 persen dibandingkan UMP 2026 nan sebesar Rp2.446.880,68.
Kenaikan tersebut setara Rp283.119,32. Ketentuan bayaran minimum baru itu mulai bertindak pada 1 Januari 2027, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 nan ditetapkan pada 21 November 2026.
“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” kata Khofifah di Surabaya, dikutip ANTARA Jatim. Minggu (22/11/2026).
Khofifah menjelaskan, penetapan bayaran minimum tahun depan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja, perkembangan ekonomi, serta keberlangsungan lapangan kerja. Pemerintah berupaya menjaga daya beli pekerja tanpa mengabaikan keahlian bumi usaha.
“Peningkatan bayaran kudu melangkah beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta suasana upaya nan mendukung pembuatan lapangan kerja,” ucapnya.
Dalam penetapan UMP 2027, Pemprov Jatim mempertimbangkan inflasi sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,82 persen. Selain itu, perkiraan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jawa Timur mencapai Rp3.742.675 per bulan.
Dengan UMP sebesar Rp2,73 juta, rasio bayaran minimum terhadap KHL mencapai 72,94 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2026 nan berada di level 65,38 persen.
Khofifah mengatakan, kebijakan pengupahan juga perlu memperhatikan karakter ekonomi masing-masing daerah.
“Karena itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 dilakukan melalui sistem tersendiri dengan mempertimbangkan kondisi daerah,” ujarnya.
Hayat
Hayat adalah wartawan Lulusan Terbaik Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Jenjang Muda Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) Jakarta Tahun 2026.









English (US) ·
Indonesian (ID) ·