Usulkan 250 Formasi CPNS 2026, Pemkab Pamekasan Belum Bisa Pastikan Nasib 4.083 PPPK Paruh Waktu

KABAR MADURA | Kepastian seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026 dan peningkatan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu di Kabupaten Pamekasan tetap menunggu kebijakan pemerintah pusat.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan belum menerima petunjuk teknis maupun petunjuk penyelenggaraan nan menjadi referensi penyelenggaraan seleksi CPNS maupun perubahan status kepegawaian tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan Mohamad Alwi mengatakan, pemerintah wilayah siap mendukung kebijakan pemerintah pusat. Namun, pelaksanaannya tetap kudu merujuk pada izin resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

“Ketentuan tentang seleksi ini belum dikirim ke kami, seperti apa tahapannya dan sebagainya. Jadi, kami tetap menunggu juknis alias izin formalnya dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” ungkapnya saat diwawancarai, Rabu (11/11/2026).

Meski belum memperoleh kepastian mengenai tahapan seleksi, Pemkab Pamekasan telah mengusulkan sebanyak 250 susunan untuk kebutuhan aparatur sipil negara (ASN). Usulan tersebut mencakup tiga bidang, ialah tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Sementara itu, jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkab Pamekasan nan masa kontraknya telah diperpanjang tercatat sebanyak 4.083 orang. Namun, mengenai kesempatan peningkatan status mereka menjadi PPPK penuh waktu, pemerintah wilayah tetap menunggu ketentuan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Dengan belum diterimanya izin tersebut, BKPSDM Pamekasan belum dapat memastikan sistem maupun waktu penyelenggaraan seleksi CPNS 2026 dan perubahan status PPPK paruh waktu. Pemkab tetap menunggu pengarahan resmi sebagai dasar untuk menindaklanjuti kedua kebijakan tersebut. (ina/waw)