Siapa Wapres Potensial Pengganti Gibran?

Oleh: Surokim As, Akademisi Universitas Trunojoyo Madura sekaligus Direktur Eksekutif The SAS Institute.

*****

POLEMIK mengenai masa depan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sekarang memasuki babak nan lebih serius. Bukan semata lantaran dua putusan pengadilan mempersoalkan arsip penyetaraan pendidikannya, melainkan lantaran Gibran pada 10 November 2026 telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Istana membenarkan adanya pembicaraan itu.

Namun, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses hukum, sementara pemerintah menyatakan dia tetap menjalankan tugas seperti biasa. Dengan demikian, nan sedang kita hadapi bukan kekosongan jabatan, melainkan kemungkinan transisi nan belum mempunyai kepastian politik dan konstitusional.

Di titik inilah pertanyaan ‘siapa pengganti Gibran?’ menjadi penting, walaupun sesungguhnya bukan pertanyaan pertama. Pertanyaan nan lebih mendasar adalah gimana negara memastikan bahwa setiap perubahan pada kedudukan wapres berjalan melalui prosedur konstitusi, tidak mengganggu kesinambungan pemerintahan, dan tidak berubah menjadi transaksi pembagian kekuasaan di antara elite. Nama calon pengganti baru relevan setelah status kedudukan betul-betul kosong.

Dua putusan pengadilan perlu dibaca secara jeli dan tidak dicampuradukkan. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 tidak dapat diterima lantaran para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.

Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai piagam alias arsip pendidikan luar negeri Gibran nan dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. Namun, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan alias mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden melalui perkara tersebut.

Sementara itu, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam perkara tata upaya negara dan menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan nan diterbitkan pejabat kementerian terkait, sekaligus memerintahkan pencabutannya. Putusan MA tersebut mempunyai akibat norma terhadap keputusan manajemen nan menjadi objek sengketa.

Namun, putusan itu tidak dengan sendirinya berfaedah kedudukan wakil presiden otomatis kosong. Di sinilah pentingnya membedakan pembatalan keputusan administrasi, penilaian atas syarat pencalonan, dan sistem konstitusional pemberhentian alias pengunduran diri pejabat nan telah dilantik.

Sebenarnya konstitusi telah menyediakan jalurnya. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden melalui proses nan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR terlebih dulu menyampaikan pendapat, MK memeriksa dan memutus pendapat tersebut, kemudian MPR mengambil keputusan sesuai ketentuan kuorum dan persetujuan konstitusional.

Adapun jika terjadi kekosongan kedudukan wakil presiden, Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa paling lambat 60 hari MPR bersidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon nan diusulkan Presiden. Artinya, Presiden memegang kewenangan mengusulkan nama, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR.

Ketentuan ini memberi Prabowo posisi strategis, tetapi bukan cek kosong. Ia kudu mengusulkan dua nama nan tidak hanya dapat diterima secara personal, melainkan juga mempunyai legitimasi politik nan cukup untuk memperoleh support MPR. Pengisian kedudukan wakil presiden bakal mengubah konfigurasi koalisi, pengedaran pengaruh, dan pola komunikasi antara Istana dengan parlemen. Oleh lantaran itu, keputusan tersebut tidak cukup didasarkan pada kedekatan, loyalitas, alias ketenaran figur.

Dalam kajian politik Indonesia, Marcus Mietzner (2023) menggunakan konsep coalitional presidentialism untuk menjelaskan gimana presiden membangun dan merawat koalisi guna mengonsolidasikan kekuasaan. Koalisi di Indonesia tidak hanya bekerja melalui partai dan parlemen, tetapi juga melibatkan beragam tokoh politik, birokrasi, golongan sosial, dan jejaring kekuasaan.

Konsekuensinya, pergantian wapres bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan penataan ulang hubungan antaraktor nan menopang pemerintahan. Prabowo kudu menghitung apakah figur baru memperkuat kapabilitas koordinasi alias justru menciptakan pusat-pusat pengaruh baru.

Delapan Nama

Delapan nama nan beredar dapat dibaca sebagai delapan skenario politik, bukan sebagai daftar kandidat resmi. Puan Maharani, misalnya, berpotensi membuka kanal komunikasi nan lebih luas dengan PDI Perjuangan. Pengalamannya sebagai Ketua DPR dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memberi modal institusional untuk menjembatani pelaksana dan legislatif.

Namun, perpindahan Puan bakal memunculkan akibat lanjutan terhadap kepemimpinan DPR dan posisi politik PDI Perjuangan. Kedekatan komunikasi tidak boleh dibayar dengan melemahnya kegunaan pengawasan parlemen.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menawarkan kesinambungan dari dalam kabinet. Sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, AHY mempunyai pengalaman pemerintahan dan pedoman organisasi politik.

Penunjukannya dapat memperkuat representasi Demokrat, tetapi sekaligus menuntut kalkulasi ulang keseimbangan di antara partai-partai koalisi. Wapres ideal bukan sekadar memperbesar porsi satu partai, melainkan memperbaiki koordinasi pemerintahan secara keseluruhan.

Sri Sultan Hamengku Buwono X menawarkan modal nan berbeda. Ia mempunyai legitimasi kultural, pengalaman pemerintahan daerah, dan simbol pemersatu. Dalam koalisi nan berisi banyak kepentingan, figur dengan daya terima lintas golongan dapat berfaedah sebagai penurun ketegangan.

Namun, kekuatan simbolik perlu diterjemahkan menjadi kapabilitas kerja dalam pemerintahan nasional. Stabilitas tidak cukup dibangun melalui ketokohan, dia memerlukan mandat, pembagian kerja, dan keahlian mengambil keputusan.

Sufmi Dasco Ahmad menawarkan kedekatan koordinasi dengan Presiden dan Gerindra, serta pengalaman mengelola dinamika parlemen. Keuntungan ini dapat memperpendek jalur komunikasi politik. Namun, menempatkan dua figur dari partai nan sama pada pucuk pelaksana berisiko menimbulkan persepsi kekuasaan dan mengurangi rasa mempunyai mitra koalisi lain. Dalam politik koalisi, efisiensi koordinasi kudu melangkah beriringan dengan inklusivitas.

Khofifah Indar Parawansa menawarkan kombinasi pengalaman pemerintahan, kekuatan sosial, dan legitimasi politik nan cukup kuat. Sebagai Gubernur Jawa Timur dan mantan Menteri Sosial, Khofifah mempunyai pengalaman mengelola pemerintahan di tingkat wilayah maupun nasional. Posisinya sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama juga memberinya jejaring sosial nan luas, terutama di kalangan wanita dan organisasi akar rumput.

Bagi Prabowo, Khofifah dapat menjadi pilihan strategis untuk memperkuat jembatan politik dengan Jawa Timur sekaligus memperluas pedoman penerimaan pemerintahan di kalangan masyarakat Nahdliyin. Kehadirannya juga membawa dimensi representasi wanita dalam kepemimpinan nasional.

Namun, tantangannya adalah gimana mengelola akibat politik dan administratif jika dia kudu meninggalkan kedudukan gubernur, sekaligus memastikan bahwa pengangkatannya tidak sekadar menjadi akomodasi politik, tetapi betul-betul memperkuat efektivitas pemerintahan.

Muhaimin Iskandar juga mempunyai modal nan patut diperhitungkan. PKB memperoleh 68 bangku DPR pada Pemilu 2024, sehingga mempunyai kekuatan parlementer nan signifikan. Pengalaman Muhaimin di kabinet dan kepemimpinan partai dapat memperkuat hubungan pemerintah dengan salah satu kekuatan politik besar.

Namun, penguatan PKB melalui kedudukan wakil presiden berpotensi mengubah keseimbangan internal koalisi. Pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah PKB mendukung pemerintah, melainkan apakah penambahan pengaruh itu membikin koalisi lebih efektif dan akuntabel.

Adapun Anies Baswedan dan Mahfud MD merepresentasikan skenario rekonsiliasi dengan salah satu rival utama Prabowo dalam Pilpres 2024. Secara simbolik, pelibatan Anies alias Mahfud MD dapat memperluas pedoman penerimaan politik pemerintahan.

Namun, rekonsiliasi elite tidak otomatis menghasilkan rekonsiliasi pemilih. Anies dan Mahfud juga kudu mempertimbangkan ruang kerja, mandat, dan akibat terhadap posisi politiknya sendiri. Karena belum ada pernyataan kesediaan, namanya lebih tepat dibaca sebagai kemungkinan analitis daripada kandidat faktual.

Di luar delapan figur tersebut, terdapat dimensi lain nan tidak boleh diabaikan ialah posisi Joko Widodo dan PSI. Kendati PSI tidak memperoleh bangku DPR pada Pemilu 2024 sehingga tidak mempunyai fraksi sendiri di parlemen, tetapi pengaruh politik tidak selalu identik dengan jumlah kursi.

Jejaring individual dan hubungan elite tetap dapat bekerja di luar struktur umum partai. Jika Gibran kelak tidak lagi menjabat, salah satu kanal pengaruh family Jokowi di dalam pemerintahan mungkin berubah. Meski demikian, menyimpulkan bahwa pengaruh Jokowi otomatis berhujung tentu terlalu jauh.

Persoalan nan lebih besar bagi Prabowo adalah gimana menghindari apa nan kerap disebut sebagai dual power alias persepsi “matahari kembar”. Dalam pemerintahan, dua pusat pengaruh nan saling bersaing dapat mengaburkan arah komando, memperlambat keputusan, dan membikin birokrasi membaca sinyal politik nan berbeda.

Namun, mengganti wapres semata-mata untuk memusatkan kekuasaan juga bukan jawaban demokratis. Konsolidasi nan sehat kudu memperkuat koordinasi tanpa mematikan checks and balances.

Oleh lantaran itu, ukuran utama calon pengganti Gibran semestinya bukan siapa nan paling dekat dengan Prabowo alias siapa nan paling besar daya tawarnya di antara partai koalisi. Ukurannya adalah siapa nan bisa menjalankan mandat konstitusional, membantu Presiden mengelola pemerintahan dan menjaga hubungan dengan parlemen.

Kemudian, siap mengambil alih tugas kepresidenan andaikan keadaan mengharuskannya. Wapres tentu saja bukan sekadar pelengkap tiket politik, apalagi bingkisan bagi elite nan sedang bernegosiasi.

Pada akhirnya, ujian bagi Prabowo bukan hanya memilih satu dari sekian nama. Ujian sesungguhnya adalah memastikan bahwa proses pengisian jabatanjika kelak terjadi tidak mengorbankan kepastian hukum, etika demokrasi, dan kepentingan publik.

Negara tidak boleh diperlakukan seperti ruang perundingan elite nan hanya sibuk membagi posisi. Di tengah polemik ini, publik berkuasa memperoleh satu kepastian ialah siapa pun wapres berikutnya kudu datang untuk memperkuat pemerintahan konstitusional, bukan sekadar memperkuat koalisi kekuasaan. (*)