KABAR MADURA | Persoalan legalitas lahan membayangi proyek revitalisasi pembangunan ruang kelas baru (RKB) SDN Balung 01, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan. Proyek nan semula ditargetkan rampung akhir Desember 2026 itu terpaksa ditunda setelah mahir waris mengadang aktivitas pekerja lantaran menyatakan lahan sekolah merupakan bagian dari aset keluarganya.
Penolakan itu apalagi sempat memicu ketegangan di letak pembangunan. Adu mulut hingga tindakan saling sorong terjadi antara pihak mahir waris dan sejumlah pihak nan terlibat dalam proyek, Kamis (19/11/2026). Untuk mencegah bentrok semakin meluas, abdi negara campuran dari Polsek dan Koramil Arosbaya turun tangan mengamankan situasi.
Persoalan nan mencuat tidak sekadar berangkaian dengan penolakan pembangunan. Ahli waris, H. Mansur, juga mempersoalkan keabsahan dasar norma penggunaan lahan nan selama ini menjadi letak sekolah.
Dia menyatakan keluarganya mempunyai sertifikat tanah Nomor 09 nan tercatat pada persil 547. Sementara itu, objek tanah dalam putusan pengadilan disebut berada pada persil 422. Perbedaan info tersebut menjadi dasar keberatan Mansur terhadap proses norma nan dijadikan landasan untuk melanjutkan pembangunan.
“Karena itu, kami mempertanyakan apakah objek nan diputus dalam perkara tersebut betul-betul tanah milik family kami,” ujar Mansur.
Dia juga mengungkapkan, pihaknya telah menempuh sejumlah upaya, mulai dari melayangkan gugatan hingga membicarakan kemungkinan tukar rugi melalui mediasi. Namun, lantaran belum menemukan titik temu, family memilih mempertahankan lahan dan menolak aktivitas pembangunan dilanjutkan.
Menurutnya, pemerintah semestinya menuntaskan persoalan kewenangan atas tanah sebelum kembali melaksanakan pekerjaan fisik. Dia meminta ada kepastian penyelesaian, baik melalui pembayaran tukar rugi maupun pengosongan lahan andaikan kesepakatan tidak tercapai.
“Jika pemerintah bersedia bayar tukar rugi, silakan dibicarakan. Namun, jika tidak ada penyelesaian, kami meminta lahan dikosongkan. Somasi sudah kami sampaikan, tetapi pembangunan tetap dipaksakan,” tegasnya.
Di tengah bentrok tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan akhirnya memutuskan menunda proyek revitalisasi. Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Disdik Bangkalan, Ali Yusri Purwanto, mengatakan, keputusan itu diambil untuk menghindari bentrok sekaligus memberikan ruang bagi penyelesaian persoalan hukum.
Dia menegaskan, penundaan itu bukan berfaedah proyek dibatalkan. Pemerintah tetap menunggu penyelesaian proses eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai sertifikat milik Sulaiman. Setelah tahapan itu rampung, proses hibah wakaf untuk kepentingan sekolah bakal dilanjutkan.
“Pekerjaan sementara kami tunda, bukan dihentikan secara permanen. Kami mau seluruh tahapan norma diselesaikan terlebih dahulu, mulai dari pengajuan eksekusi hingga proses hibah wakaf kepada sekolah. Setelah itu, pembangunan bisa kembali dilaksanakan,” jelasnya.
Meski demikian, penundaan itu berpotensi berakibat pada sasaran penyelesaian proyek. Sebelumnya, revitalisasi RKB SDN Balung 01 ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026. Namun, hingga sekarang belum ada kepastian kapan pekerjaan dapat kembali dimulai lantaran proses penyelesaian sengketa lahan tetap berlangsung.
Yusri mengakui, kondisi itu perlu menjadi bahan evaluasi. Terlebih, pemerintah pusat dijadwalkan meninjau seluruh paket revitalisasi tahap ketiga pada pertengahan Desember mendatang.
Jika perkembangan penyelesaian sengketa lahan membikin proyek tidak memungkinkan rampung sesuai tenggat, Disdik Bangkalan bakal mengusulkan perpanjangan waktu melalui sistem adendum. Dengan demikian, pengerjaan dapat dilanjutkan pada 2027 setelah seluruh persyaratan mengenai status lahan terpenuhi.
“Pada minggu kedua alias ketiga Desember bakal dilakukan pertimbangan dan pelaporan kepada Kementerian. Jika pekerjaan tidak memungkinkan selesai tahun ini, kami bakal mengusulkan adendum agar pembangunan dapat dilanjutkan pada 2027,” pungkasnya. (fik/zul)

1 hari yang lalu
13








English (US) ·
Indonesian (ID) ·