Said Abdullah: APBN 2027 Bukan Sekadar Angka, Harus Berdampak bagi Rakyat

PortalMadura.com-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh hanya dipandang sebagai kumpulan nomor semata. Setiap rupiah duit negara wajib memberikan akibat nyata dan faedah langsung bagi kehidupan masyarakat luas.

Pernyataan ini disampaikan Said Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/10/2026), menanggapi postur APBN 2027. Menurutnya, di kembali nomor dahsyat total shopping negara nan mencapai Rp4.106,3 triliun, terdapat rencana hidup lebih dari 280 juta masyarakat Indonesia nan berjuntai pada kebijakan fiskal tersebut.

Target Makroekonomi dan Kesejahteraan

Said menjelaskan, pemerintah telah menetapkan sejumlah sasaran makroekonomi sebagai parameter keberhasilan APBN 2027. Target tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6-6,5 persen, serta menekan nomor pengangguran terbuka di kisaran 4,30-4,87 persen.

Selain itu, pemerintah menargetkan rasio Gini berada pada level 0,360-0,365 dan pembuatan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 juta hingga 3,49 juta. Politisi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi nan dikejar kudu dibarengi dengan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan, bukan sekadar nomor pertumbuhan semu.

“Pertumbuhan tidak boleh melangkah sendiri. Pertumbuhan kudu disertai pemerataan, pembuatan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan agar kemajuan ekonomi nasional betul-betul berarti bagi kehidupan rakyat,” tegasnya.

Fokus Anggaran: Perlindungan Sosial hingga Desa

Terkait alokasi anggaran, Said menyoroti beberapa pos krusial nan bergesekan langsung dengan masyarakat:

• Perlindungan Sosial (Perlinsos): Dialokasikan sebesar Rp539,7 triliun. Said menekankan pentingnya ketepatan sasaran agar support betul-betul diterima masyarakat nan membutuhkan, dengan perbaikan pedoman info sebagai kunci utama.
• Pendidikan: Mendapat porsi terbesar senilai Rp824 triliun. Anggaran ini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi, bukan sekadar diukur dari tingkat penyerapan.
• Ketahanan Pangan: Sekitar Rp195,3 triliun dialokasikan untuk menyeimbangkan kepentingan petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen agar nilai pangan tetap terjangkau tanpa memiskinkan petani.
• Transfer ke Daerah dan Dana Desa: Dengan alokasi Transfer ke Daerah Rp735 triliun dan Dana Desa Rp77 triliun, Said berambisi pembangunan merata hingga ke tingkat desa, nan diindikasikan dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan pergerakan ekonomi lokal.
• Evaluasi Berbasis Dampak: Said menegaskan, pertimbangan keahlian kementerian/lembaga tidak lagi cukup hanya dengan memandang persentase penyerapan anggaran, melainkan kudu diuji berasas akibat nyata penyelesaian persoalan rakyat.

“Setiap rupiah duit rakyat kudu menghasilkan faedah sebesar-besarnya bagi rakyat, dan setiap program kudu dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari perubahan nan dihasilkannya dalam kehidupan masyarakat,” pungkas Said Abdullah.

Navigasi pos