Perubahan KUA-PPAS 2026 Sumenep Resmi Disepakati, Pemkab dan DPRD Faktualkan Anggaran Pro-Rakyat!

PORTALMADURA.COM, Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep berbareng Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep resmi menyepakati Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan strategis ini diketok dalam rapat paripurna DPRD Sumenep pada Senin (10/8/2026) malam.

Penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut menandai langkah krusial dalam tahapan penyusunan Perubahan APBD Sumenep 2026. Pemkab Sumenep menegaskan bahwa pengalokasian anggaran wilayah kudu terfokus pada program prioritas nan menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam pengarahan resminya, Bupati Sumenep menekankan bahwa arsip Perubahan APBD tidak boleh berakhir sebagai pemenuhan tanggungjawab administratif semata. Seluruh jejeran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menerjemahkan anggaran tersebut menjadi program tindakan nan memberikan faedah nyata di lapangan.

“Sinergitas dan kemitraan antara pihak pelaksana dan legislatif kudu terus terjaga dengan kuat. Ini adalah modal utama kita untuk memastikan kesinambungan pembangunan wilayah serta menghadirkan tata kelola pemerintahan nan semakin transparan dan akuntabel,” ungkap Bupati Sumenep.

Dorong Percepatan Penyusunan dan Orientasi Publik

Pemerintah wilayah berambisi komunikasi intensif dengan DPRD Sumenep terus terjalin selaras sesuai fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing lembaga. Langkah ini krusial agar arah kebijakan dalam Perubahan APBD 2026 tetap berada di jalur nan benar, ialah memprioritaskan peningkatan pelayanan publik dan percepatan kesejahteraan masyarakat.

Pemkab Sumenep mendorong seluruh lembaga mengenai untuk menyelesaikan tahapan APBD Perubahan berikutnya secara tepat waktu. Ketepatan agenda ini dinilai menjadi kunci agar realisasi program pembangunan di sisa tahun anggaran 2026 dapat melangkah optimal tanpa hambatan.

Senada dengan perihal tersebut, Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim menggarisbawahi pentingnya akibat langsung dari setiap rupiah anggaran nan dikeluarkan. Menurutnya, ukuran keberhasilan anggaran wilayah terletak pada seberapa besar dampaknya terhadap taraf hidup warga.

“Masyarakat kudu menjadi pusat orientasi dari Perubahan APBD 2026. Anggaran nan diformulasikan berbareng ini tidak hanya mengejar sasaran serapan semata, tetapi wajib membuahkan hasil nyata agar kebutuhan dan kepentingan penduduk Sumenep terlayani secara maksimal,” tegas KH Imam Hasyim.

Pantau terus perkembangan buletin pembangunan wilayah dan kebijakan publik tepercaya di Madura hanya melalui portalmadura.com.

Navigasi pos