Pertalite Bersubsidi Diduga “Dijemput” Pakai Jeriken, Sulaisi Sentil Manajemen SPBU Kolor

Pertalite Bersubsidi Diduga “Dijemput” Pakai Jeriken, Sulaisi Sentil Manajemen SPBU Kolor

LIMADETIK.COM, SUMENEP — Polemik pengisian Pertalite menggunakan jeriken di salah satu SPBU di Kabupaten Sumenep mendapat sorotan tajam dari Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Sulaisi Abdurrazaq, MH.

Sulaisi menilai persoalan sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite tidak semestinya hanya diarahkan kepada pemerintah. Menurutnya, tata kelola dan pengawasan di tingkat SPBU juga patut dipertanyakan ketika BBM bersubsidi justru diduga diambil menggunakan jeriken dan kendaraan pribadi.

“Peristiwa nan seperti itu nan membikin kita susah. Seolah-olah masalahnya ada pada pemerintah. Padahal sesungguhnya masalahnya ada pada manajemen SPBU,” kata Sulaisi, Kamis (10/9/2026).

Ia mengatakan, pasokan Pertalite ke wilayah Madura pada dasarnya tetap dikirim sebagaimana biasanya. Karena itu, dirinya menilai kondisi nan terjadi di lapangan tidak tepat jika langsung disebut sebagai panic buying.

“Di Madura ini sebenarnya tidak ada panic buying. nan ada itu, begitu Pertalite sampai, sudah ada nan jemput. Misalnya jam 12 malam, seperti itu, menggunakan jeriken,” ujarnya.

Menurut Sulaisi, pola pengambilan BBM menggunakan jeriken perlu mendapat perhatian serius lantaran bukan hanya berangkaian dengan pengedaran BBM bersubsidi, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan.

“Dari sisi izin jelas-jelas bertentangan dengan hukum, tidak boleh. Itu rawan terbakar. Apalagi jeriken itu digunakan untuk mengambil BBM,” tegasnya.

Sorotan Sulaisi semakin tajam ketika pengambilan BBM tersebut dilakukan menggunakan kendaraan pribadi. Ia mempertanyakan argumen kendaraan seperti mobil Avanza digunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi dalam jeriken.

“Apalagi nan mengambil pakai mobil, misalnya seperti mobil Avanza. Itu kan berfaedah menandakan dia bukan dari golongan orang kecil,” ungkapnya.

Ia mengingatkan, Pertalite merupakan BBM bersubsidi nan semestinya dapat diakses masyarakat sesuai peruntukannya. Karena itu, pengedaran di tingkat SPBU kudu diawasi agar tidak terjadi praktik nan berpotensi merugikan masyarakat.

Sulaisi juga meminta persoalan tersebut tidak berakhir pada perdebatan mengenai ada alias tidaknya kelangkaan Pertalite. Menurutnya, nan lebih krusial adalah memastikan gimana BBM bersubsidi nan telah dikirim dapat betul-betul tersalurkan secara tertib dan tepat sasaran.

“Jangan sampai kemudian masyarakat susah mendapatkan Pertalite, sementara ketika stok datang sudah ada pihak tertentu nan mengambil menggunakan jeriken. Ini nan kudu dilihat dan diawasi,” tandasnya.

Dikatakan Ketua APSI Jawa Timur itu, pihaknya tidak peduli siapapun pemilik SPBU nan melakukan pelanggaran alias tidak alim terhadap peraturan nan sudah ditentukan pemerintah maka wajib dikritisi dan diingatkan.

“Siapapun nan punya pom alias SPBU jika tidak alim patokan dan manajemen, kita tidak urus itu, jika salah ya tetap salah. Karena ini menyangkut rencana hidup orang banyak” pungkasnya.

Penulis : Wahyu

Editor : Wandi