Pendapatan Sumenep Anjlok Rp175 Miliar, APBD Defisit Rp317 Miliar

KABAR MADURA | Rancangan perubahan APBD Sumenep tahun anggaran 2026 mulai memasuki tahap pembahasan di DPRD. Penyampaian nota finansial dalam rapat paripurna, Selasa (18/08/2026), mengungkap tekanan fiskal nan tidak kecil. 

Pendapatan wilayah diproyeksikan turun Rp175,16 miliar alias 7,09 persen. Dari semula Rp2,47 triliun menjadi Rp2,29 triliun. Sementara shopping wilayah tetap mencapai Rp2,61 triliun, sehingga terdapat defisit sebesar Rp317,03 miliar. 

Angka tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah DPRD Sumenep untuk memastikan perubahan anggaran betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar penyesuaian nomor dalam arsip APBD. 

Rapat paripurna di Graha Paripurna DPRD Sumenep itu dipimpin Ketua DPRD Sumenep H. Zainal Arifin. Dalam agenda tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep menyampaikan rancangan perubahan APBD sebagai corak penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah pusat, pergeseran program serta kebutuhan pembiayaan wilayah pada semester kedua 2026. 

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo melalui Wakil Bupati KH. Imam Hasyim menjelaskan, perubahan APBD merupakan respons terhadap perkembangan nan tidak sesuai dengan dugaan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), pergeseran alokasi program, penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, maupun kondisi darurat dan keadaan luar biasa. 

“Dalam rancangan perubahan APBD 2026, Pendapatan pada Perubahan APBD 2026, semula sebesar Rp2.471.544.560.394h berkurang sebesar Rp175.164.521.436,65 sen alias turun 7,09 persen menjadi sebesar Rp2.296.380.038.957,35 sen,” jelasnya. 

Di tengah penurunan tersebut, pendapatan original wilayah (PAD) justru mengalami peningkatan. PAD semula Rp334,30 miliar bertambah Rp40,77 miliar alias naik 12,20 persen menjadi Rp375,08 miliar. 

Sebaliknya, pendapatan transfer mengalami penurunan cukup tajam. Dari semula Rp2,12 triliun berkurang Rp212,71 miliar alias 10 persen menjadi Rp1,91 triliun.

“Pengurangan tersebut disebabkan adanya penyesuaian biaya bagi hasil, biaya alokasi unik dan biaya desa, serta korespondensi penetapan pagu definitif support finansial unik dari pemerintah wilayah provinsi,” ujarnya. 

Di sisi lain, shopping transfer justru dipangkas cukup besar. Dari Rp547,72 miliar berkurang Rp153,41 miliar alias turun 28,01 persen menjadi Rp394,31 miliar. 

Dari selisih pendapatan wilayah sebesar Rp2,29 triliun dengan shopping wilayah Rp2,61 triliun, muncul defisit Rp317,03 miliar. 

Penerimaan pembiayaan nan semula Rp187,44 miliar bertambah Rp129,59 miliar alias naik 69,14 persen menjadi Rp317,03 miliar. 

“Pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD tahun anggaran 2026, semula dianggarkan sebesar Rp3.225.000.000 berkurang sebesar Rp3.225.000.000 alias turun 100 persen menjadi sebesar 0 rupiah,” paparnya. 

Dari selisih penerimaan pembiayaan sebesar Rp317,03 miliar dengan pengeluaran pembiayaan nan menjadi nol rupiah, terdapat surplus pembiayaan netto dengan nilai nan sama. 

“Dari selisih defisit anggaran sebesar Rp317.032.957.774,58 sen maka ditutup dengan surplus pembiayaan netto sebesar Rp317.032.957.774,58,” sambungnya. 

Pemkab Sumenep menyebut perubahan APBD juga mempertimbangkan perkembangan ekonomi regional dan nasional, inflasi, perubahan nilai komoditas, kebijakan fiskal nasional, efisiensi shopping serta optimasi PAD. 

Ketua DPRD Sumenep H. Zainal Arifin sebelumnya menegaskan bahwa keterbatasan fiskal kudu direspons dengan semakin selektif dalam menentukan prioritas anggaran. Menurutnya, APBD tidak boleh berakhir pada perumusan angka, tetapi kudu memastikan program nan dibiayai betul-betul selaras dengan kebutuhan masyarakat. 

“Tanpa perumusan KUA-PPAS nan matang, APBD berisiko tidak tepat sasaran, tidak berorientasi pada hasil, dan tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat,” tegas Zainal. 

Pernyataan tersebut menjadi relevan dalam pembahasan perubahan APBD 2026. Sebab, ketika pendapatan transfer mengalami koreksi lebih dari Rp212 miliar, DPRD perlu memastikan setiap pos shopping mempunyai urgensi nan jelas. 

Terlebih, meski total shopping wilayah turun Rp42,34 miliar alias 1,59 persen menjadi Rp2,61 triliun, tidak semua komponen shopping mengalami penurunan. Belanja operasi justru bertambah Rp38,60 miliar alias 1,97 persen menjadi Rp1,99 triliun. Belanja modal juga meningkat cukup signifikan, ialah Rp46,18 miliar alias 32,37 persen, dari Rp142,69 miliar menjadi Rp188,88 miliar. 

Sementara shopping tidak terduga mengalami lonjakan paling mencolok. Dari semula Rp5 miliar bertambah Rp26,27 miliar alias naik 525,50 persen menjadi Rp31,27 miliar. 

“Selanjutnya shopping tidak terduga pada perubahan APBD tahun anggaran 2026, semula dianggarkan sebesar Rp5 miliar bertambah sebesar Rp26.275.147.096,62 sen alias naik 525,50 persen, maka perkiraan perubahan shopping tidak terduga menjadi sebesar Rp31.275.147.096,62,” tandasnya. (ara/waw)