Pendapatan Pamekasan Melonjak Rp63,8 Miliar, Pemkab Resmi Ajukan Perubahan APBD 2026

PAMEKASAN, portalmadura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan secara resmi menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna berbareng DPRD Pamekasan, Senin (21/9/2026).

Pengajuan penyesuaian anggaran ini menyusul adanya lonjakan sasaran pendapatan wilayah Pamekasan pada 2026 menjadi Rp1,91 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp63,83 miliar alias tumbuh 3,46 persen jika dibandingkan dengan penetapan APBD awal nan berada di nomor Rp1,84 triliun.

Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, mengungkapkan bahwa langkah penyesuaian anggaran dilakukan secara jeli demi merespons dinamika kondisi wilayah serta kebijakan pemerintah pusat nan memengaruhi keahlian fiskal daerah.

“Penyesuaian anggaran diatur secara terukur dan difokuskan pada program-program prioritas, optimasi pelayanan publik, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” jelas Kholilurrahman saat memaparkan nota keuangan.

Mantan personil DPR RI tersebut merinci, kenaikan sasaran pendapatan wilayah didorong oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nan diproyeksikan mencapai Rp368,25 miliar, serta topangan alokasi pendapatan transfer sebesar Rp1,54 triliun.

Di sisi lain, total shopping wilayah justru diproyeksikan mengalami efisiensi dari semula Rp2,02 triliun menjadi Rp2 triliun, alias berkurang sekitar Rp21,3 miliar. Meski total shopping menurun, alokasi untuk shopping modal justru melambung tinggi.

Pada Rancangan Perubahan APBD 2026, shopping modal dipatok mencapai Rp200,69 miliar. Nilai ini melonjak drastis sebesar Rp69,14 miliar alias naik 52,56 persen dibandingkan dengan pagu awal.

Dampak dari penyesuaian tersebut juga menekan nomor defisit anggaran secara signifikan. Defisit pembiayaan dalam perubahan APBD 2026 sekarang ditetapkan sebesar Rp90,55 miliar, pangkas Rp85,13 miliar alias berkurang 48,46 persen dari defisit awal nan menyentuh Rp175,68 miliar.

Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, menyambut baik langkah penyesuaian ini. Menurutnya, rapat paripurna perubahan APBD menjadi instrumen krusial untuk memadukan alokasi anggaran dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta RPJMD nan telah ditetapkan.

“Perubahan APBD ini memberikan ruang elastisitas untuk menyelaraskan program kerja lapangan. Kami juga mencatat adanya penyesuaian alokasi anggaran pada beberapa sektor strategis, termasuk perubahan nan cukup signifikan pada alokasi Dana Desa (DD),” ujar politisi PPP tersebut.

Navigasi pos