Pemkab Sumenep Lantik 55 Pejabat Administrator dan Pengawas, Wabup Tekankan Kualitas Pelayanan Publik

SUMENEP, portalmadura.com — Pemerintah Kabupaten Sumenep secara resmi melantik sebanyak 55 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menduduki kedudukan pengurus dan pengawas di lingkungan pemerintahan daerah. Prosesi pengambilan sumpah dan janji kedudukan tersebut berjalan di Pendopo Agung Keraton Sumenep pada Jumat, 25 September 2026.

Acara pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, S.H., M.H., nan datang mewakili Bupati Sumenep, Drs. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. Puluhan pejabat baru ini tersebar di beragam organisasi perangkat wilayah (OPD), badan, kecamatan, hingga unit pelaksana teknis wilayah (UPTD).

Dorong Energi Baru dan Peningkatan Kinerja

Dalam arahannya, Wakil Bupati Imam Hasyim menegaskan bahwa penempatan posisi baru ini bukan sekadar rotasi birokrasi, melainkan sebuah amanah besar nan kudu dibuktikan melalui keahlian nyata di lapangan. Ia meminta para pejabat nan baru dilantik agar segera memahami tugas pokok, fungsi, serta tanggung jawab di unit kerja masing-masing.

“Jabatan merupakan amanah nan kudu dijalankan secara sungguh-sungguh dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Imam Hasyim di hadapan para ASN nan dilantik.

Ia juga menambahkan agar proses penyesuaian tidak dijadikan argumen untuk memperlambat ritme kerja. Para pejabat dituntut untuk segera membangun komunikasi efektif, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memetakan beragam persoalan strategis demi mendukung program pemerintah daerah.

Cakupan Sektor Pelayanan

Berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati Sumenep Nomor 800.1.3.3/547/204.3/2026 tertanggal 25 September 2026, ke-55 ASN tersebut mengisi beragam sektor krusial. Bidang-bidang nan dicakup meliputi sektor pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, kebudayaan, hingga pelayanan publik secara langsung.

Melalui pelantikan ini, Pemkab Sumenep berambisi roda birokrasi dapat bergerak lebih optimal dalam menerjemahkan kebijakan wilayah menjadi program kerja nan dampaknya betul-betul dirasakan oleh masyarakat luas.

Navigasi pos