Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sampang, Muhammad Farok. (ALI MUCHTAR / KLIKMADURA)
SAMPANG || KLIKMADURA – Desakan agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 segera mendapat kepastian terus berdatangan. Ironisnya, izin tentang pesta kerakyatan tingkat desa itu juga belum tuntas.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sampang, Muhammad Farok, memaparkan, pembahasan Raperda pilkades telah memasuki tahap pengharmonisan setelah melalui sejumlah tahapan.
Sebelumnya, DPRD Sampang telah melakukan pengkajian naskah akademik dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
“Kemarin kami jelaskan pembahasannya saat ini sudah sampai pada tahap harmonisasi. Untuk sampai ke pengharmonisan itu dimulai dari pengkajian naskah akademik dan konsultasi ke Kemendagri, dalam perihal ini Dirjen Bina Pemerintahan Desa, untuk menunggu hasil Permendagri ataupun turunan PP Nomor 16 Tahun 2026” jelasnya Sabtu (21/11/2026).
Menurut Farok, penyelesaian Raperda tersebut tetap berangkaian dengan kepastian izin dari pemerintah pusat. DPRD Sampang tetap menunggu penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nan mengatur lebih lanjut penyelenggaraan Pilkades.
Berdasarkan info terakhir nan diterimanya, pembahasan Permendagri itu telah rampung. Saat ini, tinggal menunggu penetapan dan pengesahan dari pemerintah pusat.
“Tinggal menunggu penetapan. Kami minta itu segera ada penetapan dan disahkan” harapnya.
Penjelasan tersebut disampaikan Farok setelah menerima audiensi sejumlah aktivis mahasiswa nan tergabung dalam Tanamalaka. Mereka kembali mendatangi Kantor DPRD Sampang untuk mendesak kepastian penyelenggaraan Pilkades serentak 2027.
Aktivis Lembaga Tanamalaka, Mahrus, mengatakan, pihaknya melakukan audiensi mengenai penyelenggaraan pilkades nan belum ada kepastian. Dalam pertemuan itu, pihaknya mendapat penjelasan bahwa pembahasan izin Pilkades telah memasuki tahapan penjelasan Perda.
Mahrus menegaskan, pihaknya bakal terus mengawal perkembangan pembahasan izin tersebut hingga ada kepastian penyelenggaraan Pilkades.
“Kami menunggu keahlian DPRD Sampang. Dan kami bakal terus mendesak penyelenggaraan Pilkades 2027 segera ditetapkan. Sekarang DPRD sedang menunggu Permendagri, kami juga mendukung apa nan dilakukan DPRD” katanya.
Mahrus menambahkan, andaikan hingga akhir November alias Desember 2026 pemerintah pusat belum menerbitkan keputusan, pihaknya meminta pembahasan Perda tetap berjalan.
Yakni, dengan merujuk pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Menurutnya, proses pembahasan di tingkat wilayah perlu terus melangkah agar kepastian penyelenggaraan Pilkades tidak semakin tertunda.
Sebagai corak tindak lanjut, Tanamalaka juga telah melayangkan surat kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Kemendagri mengenai rencana tindakan unjuk rasa.
Mereka berencana menggelar tindakan di instansi Kemendagri andaikan belum memperoleh kejelasan mengenai penyelenggaraan Pilkades di Sampang.
“Apabila tak kunjung mendapat kejelasan kami bakal melakukan tindakan di instansi Kemendagri sebagai corak dorongan agar pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap persoalan penyelenggaraan Pilkades di Sampang” ungkapnya. (ali/nda)

14 jam yang lalu
9








English (US) ·
Indonesian (ID) ·