Refleksi HUT ke-81 PGRI
Oleh: Hariyanto
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Annuqayah (UA),Guluk-Guluk, Sumenep; PTK MIS Miftahul Fakhirin, Kertagena Laok, Kadur, Pamekasan
Setiap 25 November, bangsa ini mengheningkan cipta dan menyanyikan Hymne Guru. Upacara digelar, sambutan dibacakan, kembang dan ucapan terima kasih berdatangan. Namun, refleksi nan jujur menuntut lebih dari sekadar seremoni. Di usia ke-81, PGRI layak bertanya: sudahkah kita memuliakan pembimbing sebagaimana kita memuji mereka? Pertanyaan itu bermulai dari perihal paling mendasar, ialah apakah menjadi pembimbing merupakan panggilan pengabdian alias sekadar pilihan pekerjaan.
Secara filosofis, pembimbing bukan pekerjaan biasa lantaran dia bekerja dengan manusia, bukan benda. Kesalahan seorang pembimbing tidak tampak seperti retaknya jembatan, tetapi bisa membekas selama puluhan tahun dalam jiwa seorang anak. Itulah kenapa pekerjaan ini menuntut kompetensi, integritas, tanggung jawab moral, sekaligus keteladanan, sebagaimana dirumuskan Ki Hajar Dewantara dalam semboyan ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.
Meski demikian, narasi tentang “panggilan jiwa” kerap disalahgunakan untuk membenarkan bayaran rendah, seakan-akan keikhlasan bisa menggantikan kebutuhan dapur. Padahal, pembimbing juga kudu bayar angsuran dan biaya sekolah anak. Jalan keluarnya bukan memilih salah satu. Panggilan jiwa menjadi landasan niat, sementara penghargaan nan layak merupakan tanggungjawab negara.
Di tengah tarik-menarik itu, ada satu perihal nan perlu dikembalikan pada tempatnya: pembimbing adalah pendidik manusia. Terlalu banyak pembimbing hari ini tenggelam dalam laporan, platform, dan arsip administrasi, sehingga waktu untuk mengenal siswa semakin terkikis. Padahal, membentuk manusia berfaedah memberikan teladan. Informasi sekarang bisa diakses dalam hitungan detik, tetapi keteladanan tidak bisa diunduh.
Kejujuran, disiplin, dan empati nan diperagakan pembimbing bakal lebih membekas daripada sekadar pidato tentang karakter. Guru juga bekerja merancang pengalaman belajar agar siswa berani bertanya, mencoba, gagal, lampau bangkit. Semua itu dilakukan dengan menyeimbangkan kepintaran intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Bangsa nan cerdas, tetapi kehilangan empati dan integritas, hanya bakal melahirkan kepintaran nan rapuh.
Peran itu sekarang diuji oleh disrupsi digital. Kecerdasan buatan dapat menjawab soal dan merancang bahan ajar sehingga sebagian orang mulai bertanya apakah pembimbing bakal tergantikan. Pertanyaan itu sebenarnya keliru arah. Sebab, nan perlu dicemaskan bukan teknologinya, melainkan pembimbing nan berakhir belajar.
Mesin dapat menjelaskan rumus, tetapi tidak dapat memandang siswa nan murung di bangku belakang alias menguatkan anak nan nyaris menyerah. Guru perlu naik kelas, dari sekadar pengguna menjadi inovator pembelajaran. Syaratnya, kudu ada training berkepanjangan nan berbobot dari negara, bukan training seremonial nan hanya berhujung dengan sertifikat.
Namun, menuntut pembimbing naik kelas tanpa memperhatikan kesejahteraannya merupakan corak ketidakadilan. Kesenjangan tetap lebar antara pembimbing ASN, PPPK, honorer, dan pembimbing swasta, padahal mereka mengajar siswa nan sama dengan beban moral nan sama.
Batas usia, susunan terbatas, dan persyaratan administratif membikin pembimbing honorer nan telah mengabdi belasan tahun tertahan di luar pintu pengangkatan. Skema PPPK paruh waktu belum sepenuhnya menjawab persoalan, terutama ketika keahlian fiskal wilayah untuk bayar penghasilan tidak merata. Sementara itu, pembimbing swasta kerap luput dari perhatian.
Kesejahteraan sejatinya bukan sekadar nomor dalam slip gaji, melainkan juga rasa kondusif dalam bekerja, perlindungan hukum, kepastian status, dan pengakuan sosial. Kualitas pendidikan tidak bakal lahir dari keletihan dan ketidakpastian.
Persoalan ini bukan takdir, melainkan buah dari kebijakan. Pemerintah patut dihargai atas percepatan sertifikasi guru, kenaikan insentif pembimbing honorer, dan terbitnya Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 nan menjadi rujukan agar wilayah tetap dapat menugaskan pembimbing non-ASN. Kemendikdasmen menegaskan bahwa surat tersebut bukan kebijakan penghentian pembimbing honorer.
Namun, surat info hanyalah payung sementara. Jaminan itu diberitakan hanya bertindak hingga akhir 2026 sehingga ratusan ribu pembimbing non-ASN belum mengetahui nasib mereka setelah itu. Akar masalahnya lebih struktural. UU ASN menghapus istilah honorer dan membatasi usia pelamar sehingga pembimbing berkompeten kesulitan untuk diangkat. Atas kondisi tersebut, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
Di sisi lain, negara diberitakan tetap kekurangan sekitar 500 ribu guru, sementara larangan pembimbing non-ASN mengajar di sekolah negeri tetap berjalan. Perdebatan mengenai pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga ikut menyeruak. P2G meminta agar dananya dipisahkan dari anggaran pendidikan, sedangkan Mendikdasmen menyatakan program itu tidak menyedot biaya pendidikan. Apa pun posisinya, publik berkuasa mendapatkan penjelasan terbuka mengenai alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan.
Beban terberat justru jatuh di daerah. Sebab, rekrutmen, penugasan, dan penggajian pembimbing non-ASN berada di tangan pemerintah daerah, sementara keahlian fiskal antardaerah sangat timpang. Mendikdasmen sendiri mengakui bahwa tidak semua wilayah bisa bayar pembimbing PPPK paruh waktu.
Di Deli Serdang, pembimbing PPPK paruh waktu dilaporkan belum menerima penghasilan sejak Desember 2025 hingga Juli 2026. Sementara itu, kas wilayah Maluku Utara diberitakan kehabisan biaya untuk bayar penghasilan PPPK, termasuk guru. Keterlambatan tunjangan pekerjaan pun kerap dikaitkan dengan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan wilayah serta pengelolaan kas daerah.
Pemerintah pusat perlu datang bukan hanya melalui surat edaran, melainkan juga lewat support anggaran dan kebijakan afirmasi bagi wilayah dengan kapabilitas fiskal lemah. Pemerintah wilayah wajib memprioritaskan kewenangan pembimbing dalam APBD, mengelolanya secara transparan, dan tidak menjadikan pembimbing sebagai korban birokrasi. Kabar baiknya, tunggakan tunjangan pekerjaan selama tiga bulan dilaporkan telah cair pada Oktober 2026. Tantangannya sekarang adalah memastikan keterlambatan serupa tidak kembali terulang.
Di titik inilah posisi dan peran PGRI dipertanyakan. PGRI lahir melalui Kongres Guru Indonesia di Surakarta pada 24–25 November 1945, hanya beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, dengan akar sejarah pada perkumpulan pembimbing sejak masa kolonial. Sejak awal, organisasi ini menjalankan tiga kegunaan sekaligus, ialah sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan nan independen serta nonpartisan.
Fungsi pertama menjaga arah perjuangan, kegunaan kedua menjaga mutu melalui kode etik dan pengembangan kompetensi, sedangkan kegunaan ketiga menjaga martabat pembimbing melalui pembelaan terhadap kesejahteraan dan perlindungan norma anggota. Tanggal kelahirannya kemudian ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994.
Posisi PGRI terbilang unik lantaran menjadi mitra strategis sekaligus penyeimbang kritis pemerintah. Sebagai mitra, PGRI memberikan masukan dalam perumusan kebijakan dan membantu meningkatkan kapabilitas pembimbing di lapangan. Sebagai penyeimbang, organisasi ini kudu berani bersuara ketika status honorer tidak pasti, penghasilan dan tunjangan terlambat, alias kebijakan dibuat tanpa mendengarkan mereka nan menjalankannya di ruang kelas.
Menjaga keseimbangan tersebut bukan perkara mudah. Kedekatan dengan kekuasaan memang memberikan akses, tetapi juga berisiko menumpulkan daya kritis. Karena itu, independensi kudu terus dirawat, bukan sekadar tertulis dalam anggaran dasar.
Keberhasilan PGRI pun tidak diukur dari megahnya seremoni alias banyaknya anggota, melainkan dari pembelaan nan menjangkau pembimbing honorer, pembimbing swasta, dan mereka nan bekerja di wilayah terpencil. Keberhasilan itu juga tercermin dari pendampingan norma nan nyata dan setara bagi semua anggota, training nan menjawab kebutuhan riil, termasuk literasi digital dan kepintaran buatan, serta perjuangan nan bertumpu pada data.
Di sinilah solidaritas, nan menjadi kata kunci tema HUT PGRI tahun ini, diuji. Solidaritas tidak boleh berakhir pada seragam dan slogan. Lebih dari itu, solidaritas berfaedah menghapus sekat status, jenjang, dan kesejahteraan. Guru PAUD hingga dosen, ASN hingga honorer, pembimbing negeri maupun swasta, semuanya merupakan satu family besar pendidik.
Solidaritas juga kudu terwujud dalam keberanian menyuarakan ketidakadilan, termasuk ketika pembimbing dikriminalisasi saat mendisiplinkan siswa alias digaji jauh di bawah standar. Organisasi nan besar diukur dari seberapa kuat dia berdiri di sisi anggotanya nan paling lemah.
Semua persoalan ini mendesak untuk diselesaikan lantaran pembimbing ditempatkan sebagai tokoh utama pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Harapan itu memang mulia, tetapi juga berat. Terlebih, tetap ada kesenjangan mutu pendidikan antardaerah, prasarana nan belum merata, dan pekerjaan pembimbing nan belum cukup menarik bagi lulusan terbaik.
Inkonsistensi kebijakan semakin memperberat beban tersebut. Kurikulum berganti dan program silih berganti, sementara pembimbing kudu terus menyesuaikan diri. Padahal, pendidikan berbobot dibangun melalui kebijakan nan konsisten dan berpihak kepada pembimbing sebagai garda terdepan.
Indonesia nan unggul dan berdaulat tidak lahir dari slogan, melainkan dari ruang kelas nan dipimpin oleh pembimbing bermartabat. Kedaulatan bangsa dimulai dari kedaulatan pikiran warganya, dan kedaulatan itu ditempa oleh para guru.
Maka, pada usia ke-81 ini, kepada pemerintah kita menuntut kebijakan nan konsisten, kesejahteraan nan adil, dan perlindungan nan pasti. Kepada PGRI, kita berambisi organisasi ini berani menjadi mitra kritis sekaligus rumah nan kokoh bagi semua guru. Kepada para guru, kita titipkan semangat untuk terus belajar tanpa kehilangan hati.
Mari ubah ucapan terima kasih menjadi keberpihakan nyata. Sebab, Indonesia Emas 2045 tidak mungkin terwujud tanpa memuliakan pembimbing hari ini. (*)

1 hari yang lalu
11








English (US) ·
Indonesian (ID) ·