Ma’ruf, Airlangga, dan Masa Depan Madura

Oleh: Fauzi As

Ada tiga buletin nan jika dibaca sekilas tampak seperti berita baik: investasi besar masuk ke Madura, penanammodal China, Korea, Jepang, Inggris hingga Uni Emirat Arab mulai melirik Bangkalan, dan Kawasan Industri Wiraraja Madura diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Tetapi bagi Madura, persoalannya tidak sesederhana itu.
Ulama BASSRA apalagi merasa perlu menegaskan bahwa mereka belum menolak industrialisasi Bangkalan. Artinya, pintu belum ditutup. Tetapi pintu juga belum dibuka lebar-lebar.

Di sinilah pemerintah dan para pengusaha perlu memahami satu perihal penting: Madura tidak bisa diyakinkan hanya dengan tanda tangan MoU.

Madura bukan ruang kosong nan tinggal diberi garis area industri, kemudian penanammodal datang, pabrik berdiri, dan masyarakat otomatis sejahtera.

Ironisnya, salah satu tokoh krusial di kembali area industri ini adalah Akhmad Ma’ruf Maulana, seorang pengusaha nan lahir dari Madura. Sementara di sisi pemerintah pusat ada Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nan mempunyai kewenangan besar dalam mengawal arah investasi nasional.

Saya justru mau bertanya kepada keduanya:
Apakah Madura sudah diajak bicara dengan langkah Madura?

Karena orang Madura punya tradisi sendiri dalam menerima tamu, menerima perubahan, dan menerima orang nan hendak masuk ke rumahnya.

Kalau seseorang hendak masuk ke rumah orang Madura, jangan hanya menunjukkan surat izin dari pemerintah.

Ketuk pintunya. Duduk. Ngopi. Bicara dengan kiai. Bicara dengan tokoh masyarakat. Bicara dengan petani. Bicara dengan nelayan. Bicara dengan penduduk nan tanahnya bakal berubah fungsi.

Dan nan paling penting: tunjukkan kajiannya.

Apa untung bagi Madura?

Berapa tenaga kerja lokal nan bakal diserap?

Berapa persen bahan baku Madura nan bakal digunakan?

Berapa nilai tambah nan tinggal di Madura?

Berapa pajak nan kembali kepada daerah?

Apa dampaknya terhadap petani, nelayan, lingkungan, air, tanah, budaya dan kehidupan sosial?

Dan pertanyaan nan paling sederhana tetapi sering dilupakan:
Setelah industri berdiri, apakah orang Madura menjadi tuan di rumahnya sendiri alias hanya menjadi pekerja di tanah leluhurnya?

Kita terlalu sering memandang pembangunan dari kacamata angka.
Investasi sekian triliun.
Investor dari China.
Investor dari Korea.
Investor dari Jepang.
Ada Inggris.
Ada Uni Emirat Arab.
Ada industri plastik, tekstil, benang, matras, furniture, cokelat, makanan, pengalengan ikan dan beragam industri manufaktur.

Semuanya terdengar megah.
Tetapi Madura tidak sedang mencari kemegahan presentasi PowerPoint.

Madura sedang mencari kemajuan nan bisa dirasakan di dapur rakyat. Madura sudah terlalu lama menjadi tempat mengambil sesuatu, sementara hasilnya pergi ke tempat lain.

Gas Madura diambil.
Tetapi pulau ini tetap punya banyak cerita tentang kegelapan dan keterbatasan energi.

Garam rakyat diproduksi dengan keringat dan panas matahari. Tetapi ketika masuk pasar, petani garam kudu berhadapan dengan realita nilai nan membikin air laut nan mereka olah terasa lebih mahal daripada air mata mereka sendiri.

Petani tembakau menanam dengan akibat cuaca, (benih)penyakit dan modal.
Ketika panen, mereka kudu berhadapan dengan regulasi, cukai, industri besar dan kekuatan oligarki pasar.

Lalu sekarang datang industrialisasi.
Madura tentu tidak anti-investasi.
Yang ditolak adalah investasi nan datang membawa koper, tetapi meninggalkan masyarakat hanya membawa debu.
Karena Ma’ruf lahir dari Madura, semestinya dia memahami ini.
Orang Madura tidak alergi kepada orang luar.

Orang Madura apalagi sejak dulu dikenal sebagai perantau dan pedagang. Mereka terbiasa berbisnis dengan siapa saja.
China boleh datang.
Korea boleh datang.
Jepang boleh datang.
Inggris boleh datang.
Uni Emirat Arab boleh datang.
Silakan.

Tetapi jangan datang dengan logika:
“Kami membawa investasi, maka masyarakat kudu setuju.”
Itu langkah birokrasi.
Bukan langkah Madura.

Cara Madura adalah:
“Mari kita duduk bersama. Apa faedah nan bisa kita bangun?”

Karena investasi nan sehat bukan sekadar memindahkan modal. Investasi kudu memindahkan pengetahuan, teknologi, kesempatan dan kesejahteraan.

Kalau pabrik berdiri di Madura tetapi bahan bakunya dari luar, teknologinya dari luar, tenaga ahlinya dari luar, modalnya dari luar, untung akhirnya keluar lagi, sementara orang Madura hanya mendapat pekerjaan berupah rendah, lampau apa sebenarnya nan sedang dimajukan?

Jangan-jangan nan dibangun adalah area industri. Tetapi nan tetap menjadi area tertinggal adalah masyarakatnya.

Untuk Airlangga Hartarto, pesannya apalagi lebih sederhana.
Madura sudah cukup lama merasakan gimana kebijakan pusat bekerja dari Jakarta.

Madura sering menjadi laman belakang ketika pembangunan dibicarakan, tetapi tiba-tiba menjadi laman depan ketika ada sumber daya nan hendak diambil.

Maka ketika pemerintah datang membawa proyek strategis, jangan hanya membawa regulasi, perizinan, MoU dan nomor investasi.
Bawa juga keberpihakan.

Datanglah bukan sebagai pejabat nan menjelaskan bahwa proyek ini krusial bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Datanglah dan tanyakan kepada masyarakat:
“Apa nan kalian butuhkan agar investasi ini menjadi milik kalian juga?”

Karena pembangunan nasional tidak boleh selalu menggunakan rumus:
Investor untung + negara mendapat pajak = rakyat sejahtera.
Rumus itu terlalu sederhana.
Ada variabel lain nan kudu dimasukkan:
tanah rakyat, lingkungan, budaya, tenaga kerja lokal, ketimpangan, pengedaran untung dan masa depan generasi Madura.

Dalam konteks ini, sikap BASSRA nan mengatakan belum mengambil keputusan justru patut dihormati.
Karena nan dibutuhkan Madura bukan organisasi nan buru-buru mengatakan “tolak”, tetapi juga bukan tokoh nan buru-buru mengatakan “setuju.”
Yang dibutuhkan adalah:
kaji dulu.
Hitung dulu.
Dengar dulu.
Buka arsip dulu.
Lihat AMDAL-nya.
Lihat tata ruangnya.
Lihat skema kepemilikan dan penguasaan lahannya.
Lihat kebutuhan airnya.
Lihat skema tenaga kerjanya.
Lihat berapa untung nan betul-betul tinggal di Madura.
Barulah bicara.

Kiai kudu diajak duduk.
Akademisi kudu diajak bicara.
Petani kudu didengar.
Nelayan kudu ditanya.
Pemuda Madura kudu dilibatkan.
Dan masyarakat nan berada di sekitar area industri jangan hanya dijadikan penonton ketika perangkat berat masuk.
Madura Tidak Menolak Industri, tetapi Madura Menolak Menjadi Penonton
Ini kudu dibedakan.
Madura bukan anti terhadap industri.
Madura memerlukan industri.
Madura memerlukan pekerjaan.
Madura memerlukan investasi.
Madura memerlukan teknologi.

Tetapi Madura juga memerlukan keadilan.
Kalau industrialisasi Bangkalan betul-betul menjadi pintu masuk menuju kesejahteraan Madura, mari kita dukung.
Tetapi jangan meminta masyarakat percaya hanya lantaran ada tanda tangan.

Karena sejarah Madura sudah terlalu panjang untuk dibujuk hanya dengan tinta.
Tanda tangan bisa dibuat dalam satu hari. Kepercayaan masyarakat memerlukan bertahun-tahun.
Dan kepada Ma’ruf sebagai putra Madura, serta Airlangga sebagai pengambil kebijakan ekonomi nasional, saya mau mengingatkan:
Jangan hanya membangun area industri di Madura. Bangun juga posisi tawar orang Madura di dalamnya.

Jangan sampai suatu hari kelak kita memandang area industri berdiri megah, cerobong pabrik menjulang, truk ekspor hilir mudik, penanammodal tersenyum, nomor pertumbuhan ekonomi naik, sementara orang Madura berdiri di pinggir jalan sembari bertanya:
“Ini sebenarnya pembangunan untuk siapa?”

Kalau pertanyaan itu sampai muncul, maka mungkin kita memang sukses membangun industri.
Tetapi kandas membangun Madura.

Dan itu bukan industrialisasi.
Itu hanya memindahkan pagar.
Tanahnya tetap Madura.
Tetapi masa depannya belum tentu milik kita orang Madura. (*)