Ketua DPRD Pamekasan Nilai Pidato Prabowo Harus Diterjemahkan hingga ke Tingkat Desa

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur memberikan catatan terhadap pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, beragam poin nan disampaikan Presiden mulai dari penguatan ekonomi desa, koperasi, UMKM, ketahanan pangan, kesejahteraan petani dan nelayan, hingga reformasi tata kelola pemerintahan mempunyai relevansi kuat dengan kondisi Pamekasan.

Presiden Prabowo dalam pidatonya menyebut pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahan. Presiden juga menekankan penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

Dalam penilaian Ali Masykur, pesan tersebut kudu diterjemahkan pemerintah wilayah menjadi kebijakan nan betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Pidato Presiden ini jangan hanya berakhir sebagai pesan nasional. Harus diterjemahkan sampai ke daerah, apalagi sampai tingkat desa. Karena persoalan masyarakat kita sangat konkret, mulai dari petani, nelayan, UMKM sampai persoalan lapangan kerja,” katanya usai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI.

Politisi dari partai berlambang ka’bah itu mana bahwa Pamekasan mempunyai potensi besar di sektor pertanian dan perikanan. Oleh lantaran itu, perhatian terhadap petani dan nelayan kudu menjadi bagian krusial dari pembangunan daerah.

“Pamekasan punya petani tembakau, petani pangan, peternak, nelayan dan pelaku UMKM. Mereka inilah kekuatan ekonomi wilayah nan kudu diperkuat,” ujarnya.

Ia juga menilai pendapat penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kudu betul-betul diarahkan untuk memperkuat posisi masyarakat dalam rantai ekonomi, bukan sekadar mengejar jumlah koperasi.

Termasuk sektor kelautan. Target pemerintah membangun 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih hingga akhir 2026. Ini kudu menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Pamekasan.

“Kalau koperasi desa dan kampung nelayan betul-betul berjalan, maka kudu bisa menyejahterakan masyarakat. Jangan hanya menjadi lembaga di atas kertas,” ucapnya.

Ali Masykur berambisi pemerintah wilayah bisa menangkap arah kebijakan nasional tersebut dengan menyesuaikannya terhadap potensi dan persoalan lokal.

“Intinya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya banyaknya program, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya. Kemerdekaan kudu datang dalam corak kesejahteraan,” tandasnya. (ibl/nda).